CARITAU JAKARTA - Meski rumah DP Nol Rupiah tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan program rumah DP Nol Rupiah yang diusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, akan tetap berjalan.

Menurut Heru, pembiayaan program ini tetap dilakukan dengan skema business to business (B2B).

Baca Juga: Naik Vespa, Anies Ditemani Cak Imin Nyari Takjil Tunggu Pengumuman KPU

"Itu kan (program rumah DP Rp 0) kemarin sudah B2B (Business to Business) kan, Sarana Jaya, jadi tetap jalan," kata Heru, Minggu (6/11/2022).

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0.

Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya batal mengusulkan anggaran pembangunan rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga tak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023.

Kepala DPRKP DKI Sarjoko mengatakan, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.
 

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," ungkap Sarjoko. (DID)

Baca Juga: Usai Gunakan Hak Pilih, Anies Berharap Pemilu Berjalan Lancar dan Adil