CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyoroti soal rencana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang ingin menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik peserta Pemilu 2024. 

Adapun penghapusan LPSDK itu rencananya akan dimuat didalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru tentang dana kampanye parpol peserta Pemilu 2024. 

Baca Juga: Soal Kesiapan Emban Jabatan Presiden, Ini Kata Prabowo

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja menilai, penghapusan LPSDK dalam kegiatan kampanye partai politik peserta Pemilu 2024 tidak relevan lantaran telah menghilangkan prinsip transparansi dari sumber dana yang didapat oleh parpol. 

Pria yang akrab disapa Bagja itu mengungkapkan, sumber dana kampanye partai politik peserta pemilu seharusnya dicatat dan dilaporkan kepada pihak penyelenggara pemilu guna mengetahui aliran dana yang didapat oleh Parpol. 

“Tentu itu tidak relevan lagi kalau LPSDK-nya dihapus,” ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI,Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Dalam keterangannya, Bagja menyebut bahwa LPSDK merupakan bagian sistem transparansi dana terhadap kegiatan pendanaan kampanye. 

Adapun menurut Bagja, LPSDK tersebut bukan dimaksudkan untuk membanding-bandingkan sumber dana partai politik melainkan sebagai sistem untuk mengetahui dari siapakah sumber dana kampanye tersebut. 

Disisi lain, Bagja menambahkan, apalagi selama ini parpol-parpol sudah memiliki sumber dana yang jelas dan tercatat. Oleh karena itu, menurut Bagja, tidak sepatutnya LPSDK malah dihapus.

"Kan dana kemudian secara official (dan) bukan non official. Tapi kalau official itu seharusnya bisa, tidak membebani partai kok," tandas Bagja. (GIB/IRN)

Baca Juga: Bawaslu Pastikan Proses Kasus Pengerahan Ribuan Kedes Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024