CARITAU JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2023 dengan mengusung tema utama 'Fakir Miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara' yang diselenggarakan di Jakarta.  

Baca Juga: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Surabaya

Adapun tema tersebut ditenggarai merupakan salah satu langkah PDIP dalam rangka untuk merumuskan serta juga menuntaskan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia menjelang kontestasi Pemilu 2024. 

Kendati demikian, terdapat hal yang disoroti oleh sejumlah pihak lantaran sosok Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) juga termasuk sebagai Provinsi yang memiliki kemiskinan cukup tinggi di Indonesia. 

Adapun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan per September 2022, mencatat bahwa Jawa Tengah merupakan Provinsi termiskin ke dua di Pulau Jawa setelah Daerah Istimeea Yogyakarta (DIY). 

Adapun Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki presentase penduduk miskin mencapai 10,98% dengan jumlah data yang telah meningkat dari sebelumnya pada bulan Maret hanya mencapai 10,93%. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim, dalam acara rakernas nanti, PDIP bakal terus memberikan arahan kepada setiap kader yang aktif menjabat sebagai kepala Daerah di Indonesia untuk dapat menuntaskan angka kemiskininan dimasing-masing wilayahnya. 

Hasto menuturkan, termaksuk juga meminta Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan problematika kemiskinan di daerah Jawa Tengah sebelum menuju kontestasi Pemilu 2024 menjadi Capres yang diusung oleh PDIP beserta partai lain. 

“Kalau fokus kemiskinan ekstrem ya seluruh Indonesia. Karena itu tanggung jawab ideologis dan juga percepatan. Jadi Pak Ganjar ini nanti mendorong percepatan di dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” kata Hasto dalam konferensi pers persiapan Rakernas PDIP ke-3 di DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/6/2023). 

Dalam keterangannya, Hasto mengklaim bahwa PDIP akan terus bekerja mendorong pemerintah agar dapat menuntaskan angka kemiskinan akut di Indonesia. Hal itu lantaran Hasto menilai, cara tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari PDIP sebagai partai yang menduduki pemerintahan. 

"Jadi keadilan secara progresif, kemakmuran secara progresif (untuk menuntaskan angka kemiskinan)," terang Hasto. 

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta mengklaim, bahwa di Provinsi Jawa Tengah saat ini telah mengalami penurunan angka kemiskinan yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan Provinsi lain di tingkat nasiona dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau kita ambil dalam beberapa tahun 2008-2022. Contoh misalnya antara 2008 sampai 2022 itu rata-rata penurunan kemiskinan itu sekitar kurang lebih, ini rata-rata ya, laju penurunannya sekitar empat persen, bukan turun empat persen tapi laju penurunannya kurang lebih sekitar 4 persen,” kata Arif. 

Adapun menurut data yang dikeluarkan BPS sangat berbanding balik dengan pernyataan Arif, sebab, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk  dengan kategori miskin di Jawa Tengah cukup meningkat dari Maret berkisar 10,93% pada 2022 dan telah meningkat pada bulan September dengan  mencapai 10,98%. 

Berkaitan dengan hal itu, Arif menungkapkan bahwa konsentrasi penduduk miskin di pulau Jawa terjadi karena populasi masyarakat yang cukup tinggi.

"Jadi ini populasi ya, kalo presentase paling banyak itu ada di Indonesia timur, di Papua," ungkapnya.

Disisi lain, Arif menilai perlu adanya komitmen dan program dari Pemerintah yang lebih tepat sasaran dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan diseluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah. 

“Jadi ini PR besar kita bersama kenapa kemudian diperlukan komitmen di sana, bukan hanya menyelesaikan problem kemiskinan di awal tapi juga bisa menyelesaikan juga di wilayah papua yang secara persentase itu besar walaupun penduduknya sedikit,” ucapnya. 

“Di Jawa, persentasenya kecil tapi penduduknya banyak. Maka kemudian diperlukan data yang lebih akurat, intervensi program yang lebih tepat sasaran dan dilakukan secara berkesinambungan,” tandas Arif. (GIB/DID)

Baca Juga: Polisi Mulai Temukan Isu SARA di Media Sosial Jelang Pemilu 2024