CARITAU JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) angkat bicara ikhwal pelanggaran penggunaan fasilitas negara soal cuitan akun media X Kementrian Pertahanan (Kemenhan) yang telah memposting dengan (tagar) #PrabowoGibran2024. 

Adapun imbas dari hastag tersebut PBHI yang telah tergabung dalam Koalisi Pemilu Bersih (KPB) 2024 kini telah melaporkan Kemenhan ke Bawaslu RI. 

Sekretaris Jendral (Sekjen) PBHI, Gina Sabrina menilai, hastag Kemenhan tersebut bukan hanya melanggar aturan adminitrasi namun diduga merupakan jenis pelanggaran secara struktural.

Dirinya menduga dalam cuitan itu adanya perintah secara terstruktur menempatkan #PrabowoGibran2024 tersebut.

Menurut Gina, hal itu bisa saja di lakukan, lantaran latar belakang sosok pemimpin dari Kemhan saat ini yang sangat kental bernuansa militeristik.

"Kami menilai ini bukan cuman pelanggaran yang hanya dinilai administrasi, akan tetapi kita juga harus melihat pelanggaran secara struktural, karena kita tau bersama Kemenhan itu masih bernuansa militeristik," ungkap Gina kepada wartawan, di gedung Bawaslu RI, Selasa (23/1/2024). 

Berdasarkan hal itu dirinya meminta Bawaslu untuk segera lakukan penyidikan guna menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara tersebut. 

Gina mengatakan, sebagai pihak pengawas penyelenggara pemilu, Bawaslu sejatinya harus mampu mengungkap tabir apakah dalam unggahan cuitan akun X Kemhan itu terbukti ada komando secara struktural.

Hal itu lantaran menurutnya, hal mustahil kasus itu hanya disorot sampai kepada admin tanpa adanya perintah dari sosok yang berpengaruh dalam institusi tersebut. 

"Kita tahu Kemenhan itu diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan masih ada unsur komando disitu," ujarnya.

"Jadi kita harus lihat apakah kasus cuitan tersebut jangan jangan ada komando disitu karena mustahil seorang admin medsos kemudian melakukan cuitan terkait dengan hastaq tanpa ada perintah," terang Gina.

Berdasarkan hal tersebut, Gina berharap, pihak Bawaslu RI tidak hanya melakukan penelusuran perihal pelanggaran adminitrasi namun juga melakukan investigasi soal adanya komando yang diduga secara struktural.

Gina menambahkan, langkah itu harus dilakukan lantaran cuitan tersebut ditenggarai berimbas telah menguntung salah satu Paslon yakni Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

"Jadi kami melihat evaluasi secara menyeluruh melihat apakah benar ada penggunaan fasilitas negara terutama adanya unsur komando untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu paslon tertentu," tandas Gina. (GIB/DID)