CARITAU JAKARTA - Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu bakal gagal di tengah jalan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman.

Pernyataan Norman itu disampaikan terkait pertemuan Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Yakin itu 100 persen, dengan hadirnya Nasdem yang sudah ketemu Jokowi hak angket akan gembos di tengah jalan," kata Norman dikutip Senin (26/2/2024).

Dirinya memastikan hal ini disebabkan oleh kedekatan Surya Paloh dengan Jokowi dan sulitnya untuk bertahan sebagai oposisi. Pasalnya, sesungguhnya bahwa posisi oposisi tidaklah menyenangkan dalam dunia politik.

"Kalau yang backgroundnya dari Golkar itu biasanya sulit oposisi. Surya Paloh prediksi saya tidak mau oposisi. Toh baru saja habis pilpres kan sudah ketemu Pak Jokowi," tambah Norman.

Selain itu, Norman juga menyoroti bahwa mayoritas tidak ada keinginan untuk menggelar pemilu ulang. Alasannya, para calon legislatif yang sudah memenangkan kursi cenderung tidak peduli karena tak ingin merugi setelah mengeluarkan biaya dalam kampanye.

Jadi, kata dia, dalam konteks ini pihak yang menginginkan penyelidikan melalui hak angket mayoritas merupakan mereka yang merasa kecewa atau sakit hati.

"Keinginan untuk pemilu ulang tidak didukung oleh mayoritas, karena yang terlibat cenderung hanya mereka yang merasa kecewa saja," tutup Norman.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai hak angket DPR terkait Pemilu 2024 akan kandas di tengah jalan.

Sinyalemen itu dapat diprediksi usai adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem beberapa waktu lalu.

"Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua umum Partai Nasdem Surya paloh memberikan sinyalemen akan adanya upaya untuk membatalkan proses hak angket di DPR," kata Iwan, sapaan akrabnya kepada media, Minggu (23/2/2024). 

Lulusan Magister Imu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) menganalisis bahwa NasDem bisa menjadi salah satu partai penentu bergulir atau tidaknya hak angket tersebut.

"Karena apabila Nasdem dan partai lainnya yang hampir setengah suara mayoritas DPR bisa diamankan oleh presiden ini artinya proses pengajuan hak angket secara otomatis tidak akan terjadi," ujarnya.

Sebab, menurut Iwan, setidaknya pengusul hak angket perlu menggalang lebih dari setengah kursi di parlemen luar koalisi untuk menggulirkan hak angket.

"Karena PDIP setidaknya membutuhkan 1/2 lebih kursi DPR di antaranya harus merangkul partai-partai di luar koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran," jelasnya. 

"Seperti Nasdem, PKS, PKB dan PPP yang mampu mengesahkan usulan hak angket di DPR," pungkasnya. (DID)