CARITAU JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Program Sehati. 

Baca Juga: Penuhi Kriteria MABIMS, Kemenag Prediksi Hilal 1 Syawal 1445 H Jatuh pada 10 April 2024

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dimulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. 

“Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kemenag menyediakan kuota 25 ribu UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Aqil Irham dikutip dari laman Kemenag, Senin (21/03/2022).

Program yang diluncurkan tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Aqil menyebut kuota sebanyak 25 ribu ini hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare, sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

“BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah khawatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran  mencapai Rp16,5 milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” paparnya.

Pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. 

“Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal,” kara Aqil.

Aqil mengatakan BPJPH serius berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP),  KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. 

“Kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahmi dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” pungkas Aqil Irham. (HAP)

Baca Juga: Kementerian Agama Targetkan 10 Juta Produk Bersertifikat Halal Pada 2024