CARITAU JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta jajaran menteri yang terlibat Pemilu 2024 tak mengabaikan tugasnya sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat.

Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin menanggapi banyaknya menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon (paslon).

Untuk itu, dirinya memastikan akan terus mengawal kinerja jajaran menteri agar bekerja seperti biasa tanpa terpengaruh dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Saya tentu akan terus mengawal itu, mengawasi. Saya akan terus mendorong bekerja sebagaimana biasa,” ujar Ma’ruf dikutip Jumat (24/11/2023).

Menurut Ma’ruf, kerja dan juga layanan kepada masyarakat tidak boleh menurun kualitasnya karena adanya kepentingan pemilihan umum. Dengan demikian, tugas negara harus tetap diemban dengan baik dan optimal seperti biasanya.

“Jangan sampai tugas negara diabaikan. Pelayanan masyarakat tidak boleh kita berkurang walau kita hadapi pileg, pilpres, dan lain-lain,” ucapnya.

Ma’ruf mengingatkan, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dapat menaati aturan yang berlaku, khususnya dapat mengambil posisi yang tepat dalam memaksimalkan kinerjanya sebagai menteri, meski di posisi yang lain mendukung salah satu paslon.

“Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat ya, kapan dia dukung calonnya, kapan dia bekerja, kan ada aturan-aturannya. Lalu, aturan itu ditepati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin, angkat bicara soal penetapan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Ma’ruf meminta Firli menaati koridor hukum. “Saya kira berjalan saja sesuai koridor hukum saja, artinya ya kan pemerintah tidak akan intervensi yang seperti itu, silakan koridor hukum berjalan dengan mestinya seperti apa. Sehingga semuanya berjalan sesuai aturan itu,”kata Ma’ruf Amin di sela kunker di Athena, Yunani, Kamis (23/11/2023).

Terkait desakan agar Firli mundur dari jabatannya, Ma’ruf menyerahkan semua pada aturan dan hukum yang berlaku. "Kita serahkan saja sesuai proses hukumnya seperti apa,” pungkasnya. (DID)