CARITAU JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI menyoroti tujuh isu penting dan strategis Jakarta dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-20244 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Tujuh poin penting yang menjadi sorotan Partai Demokrat tersebut dibacakan Ketua Fraksi Demokrat, Desie Christhyana Sari. Desie membeberkan beberapa persoalan diantaranya, kemacetan, banjir dan pencemaran udara.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani itu, Desie menyampaikan pandangan awal dari Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

"Sama-sama kita ketahui bahwa Jakarta telah menampung beban sebagai lbukota Negara selama puluhan tahun, dimana Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus merupakan pusat perekonomian nasional," kata Desie.

Menurutnya, RPJPD 2025 - 2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Dalam hal ini, Jakarta telah berubah status dari pusat politik pemerintahan menjadi pusat perekonomian dan kota global.

"RPJPD DKI Jakarta berperan sebagai peta jalan bagi pembangunan Jakarta dalam jangka waktu yang panjang. Ada beberapa alasan penting perlu disusunnya RPPD," ujarnya.

Dirinya lantas mengungkapkan beberapa alasan diantaranya, pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan jangka panjang pembangunan Jakarta, sehingga semua upaya dan sumber daya dapat diarahkan ke arah yang sama.

Kedua, keputusan-keputusan terkait pembangunan dapat diambil secara lebih terukur dan strategis, karena telah mempertimbangkan kondisi jangka panjang. Ketiga, berbagai program dan proyek pembangunan dapat disinkronkan, sehingga menghindari tumpang tindih dan inefisiensi.

Keempat, lanjut dia, mengingat bahwa proses penyusunan RPJPD melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan Jakarta.

"Kelima, memastikan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang."

RPJPD Jakarta, kata dia, harus disusun untuk memastikan perkembangan wilayah yang berinovasi menjadi Kota Global maju, berdaya saing dan sustainable.

Lebih lanjut dikatakan Desie, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa beberapa 7 (tujuh) isu penting dan strategis Jakarta. Berikut isu penting dan strategia yang harus benar-benar mendapatkan arahan atau peta jalan yang clear dalam RPJPD yang akan disusun yakni:

1. Isu Kemacetan.

Terkait dengan tersedianya transportasi publik yang efisien dan terintegrasi. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai rencana jangka panjang terhadap program- program seperti: MRT, LRT, BRT, integrasi antarmoda, dan disinsentif kendaraan pribadi. Termasuk rencana perluasan dan integrasi program tersebut dalam kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.

2. Isu Penanganan Banjir.

Terkait dengan peningkatan sistem drainase dan pengendalian banjir. Partai Demokrat meminta penjelasan terkait rencana jangka panjang dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi kali, pembangunan tanggul laut, sumur resapan termasuk upaya penanganan banjir yang melibatkan kota-kota penyangga.

3. Isu Pencemaran Udara.

Terkait dengan pengurangan limbah dan peningkatan kualitas Udara. Partai Demokrat meminta penjelasan bagaimana rencana jangka panjang untuk pengolahan limbah industri maupun limbah domestik, penggunaan energi bersih, dan pengawasan emisi.

4. Isu Kesenjangan Sosial.

Berdasarkan tren Rasio Gini Jakarta pada tahun 2019-2023 nilai Rasio Gini Jakarta terus meningkat seiring dengan ketimpangan pendapatan di Jakarta dan berada diatas rata-rata nasional, dari 0,39 hingga 0,431. Angka ini menunjukkan semakin tingginya ketimpangan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas.

RPJPD yang disusun harus dapat menjawab rencana penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan warga Jakarta. Mohon dapat dijelaskan rencana jangka panjang mengatasi kesenjangan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perumahan.

5. Isu Keterbatasan Lahan.

Keterbatasan lahan merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan Jakarta, dampak dari keterbatasan lahan yang selama ini terjadi antara lain: peningkatan harga tanah yang menyulitkan kalangan muda dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal; menjamurnya permukiman kumuh, berkurangan ruang terbuka hijau. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai rencana jangka panjang untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan tersebut.

6. Isu Perubahan Iklim.

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh DKI Jakarta saat ini dan masa depan. Sebagai kota metropolitan dengan kepadatan penduduk tinggi. Jakarta sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Darmpak Perubahan lklim di Jakarta antara lain:

a) Kenaikan Permukaan Air Laut: Jakarta merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia akibat kenaikan permukaan air laut. Hal ini mengancam wilayah pesisir dan infrastruktur kota.

b) Intensitas dan Frekuensi Banjir: Perubahan pola curah hujan menyebabkan banjir semakin sering dan intens.

c) Kualitas Udara yang Buruk: Peningkatan suhu dan polusi udara semakin memperburuk kualitas udara di Jakarta.

d) Kekurangan Air Bersih: Perubahan iklim menyebabkan kekeringan yang lebih sering dan panjang, sehingga mengancam ketersediaan air bersih.

e) Migrasi Penduduk: Kenaikan permukaan air laut dan banjir dapat memaksa jutaan penduduk Jakarta untuk mengungsi ke daerah lain.

f) Kerusakan Infrastruktur: Infrastruktur kota seperti jalan, jembatan, dan bangunan dapat rusak akibat banjir dan kenaikan permukaan air laut.

g) Kerugian Ekonomi: Kerusakan infrastruktur dan penurunan produktivitas akibat perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

h) Ketidakstabilan Sosial: Perubahan iklim dapat memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin langka. Mohon dapat dijelaskan rencana jangka panjang Jakarta untuk menghadapi tantangan perubahan iklim tersebut.

7. Isu sinkronisasi rencana pembangunan dengan kawasan penyangga, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global harus mampu melakukan sinkronisasi program pembangunan strategis kawasan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Selama ini penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur belum optimal dilakukan.

"Sinkronisasi Pembangunan dengan kawasan sekitar menurut kami merupakan isu penting yang harus terakomodir dalam RPJPD yang kita susun karena mustahil rasanya menata Jakarta tanpa menata kawasan sekitarnya, mengingat berbagai permasalahan utama Jakarta seperti: kemacetan, banjir, air bersih, dan persampahan akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan. Mohon Tanggapan!," pungkas Desie. (DID)