CARITAU JAKARTA - Jelang  Ibu Kota Negara (IKN)  pindah ke Kalimantan Timur, desakan terhadap adanya Pilkada tingkat Wali Kota di Jakarta makin mencuat. Tidak hanya Wali Kota, DPRD Tingkat II juga dipilih langsung oleh rakyat.

Pasalnya, jika pemerintahan Jakarta tetap berpusat pada Gubernur, maka pelayanan masyarakat tidak akan berjalan baik.

Baca Juga: Data Real Count KPU, PAN Sementara Menjuarai Perolehan Suara DPR RI Dapil Kalsel 2

Berdasar aspirasi masyarakat tersebut, Komunitas Masyarakat Peduli Pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (KMPP-Luber Jurdil) menggelar diskusi publik bertajuk 'Saatnya Pilkada Walikota dan Pentingnya DPRD Kota Pasca DKI Jakarta Tidak Lagi Sebagai IKN'.

Diskusi yang  menghadirkan narasumber Anggota DPR-RI Santoso, Anggota DPD-RI Dailami Firdaus, dan lainnya berlangsung di Hotel d'Arcici Jalan Raya Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Kamis (22/6/2023).

Ketua KMPP Luber Jurdil Sugiyanto atau SGY selaku pemrakarsa menyampaikan bahwa diskusi tersebut untuk mengakomodasi elemen masyarakat soal masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi IKN.

"Kita pertemukan antara kalangan politisi dan elemen masyarakat untuk berdiskusi sekalian silaturahmi," kata Sugiyanto pada acara yang diikuti sejumlah kader partai dan aktivis perkotaan. 

Politisi Partai Demokrat Santoso mengatakan kalau Jakarta tidak lagi menjadi IKN, maka saatnya  Wali Kota di Jakarta harus lewat proses Pilkada yang mana pejabat tersebut dipilih oleh rakyat.

"Karena kalau pemerintahan Jakarta masih dijalankan secara sentral oleh Gubernur, maka pengelolaan anggaran yang begitu besar tidak akan berjalan maksimal. Tiap tahun anggaran selalu banyak SILPA atau ujug-ujungnya diberikan ke BUMD sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD) karena kewalahan menyerap APBD yang tiap tahunnya lebih dari Rp 80 triliun," ujar Santoso yang pernah dua periode menjadi anggota DPRD DKI dan kini menjadi anggota DPR-RI.

Baik Santoso maupun Dailami Firdaus sependapat bahwa besarnya dana APBD DKI tersebut mampu untuk menyelenggarakan Pilkada tingkat Wali Kota.

"Saya contohkan dana APBD  DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 82,47 triliun, bisa dibagikan ke lima kota dan satu kabupaten masing-masing Rp 15 triliun dan sisanya untuk provinsi, maka tiap kota di Jakarta bisa mengurus sendiri sesuai azas otonomi daerah. Bayangkan kota Surabaya dengan jumlah penduduk 2,9 juta jiwa dan APBD cuma Rp 10,3 triliun, sudah bisa mengelola kotanya dengan baik, termasuk memberi makan gratis kepada lansia," ujar Santoso. 

Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN ) Institute of Business Law and Management (IBLAM), Punta Yoga Astoni menambahkan, pada Keputusan Presiden (Keppres) untuk UU IKN yang akan dikeluarkan Presiden pada 2024 nanti sudah tidak boleh menggunakan DKI Jakarta lagi.

"Dengan Pilkada Wali Kota dan DPRD Tingkat II, maka bentuk pemerintahan kota/ kabupaten  yang merdeka, tidak bergantung pada Gubernur," kata Yoga. (DID)

Baca Juga: Ribuan Kendaraan yang Menuju ke Kampanye Akbar AMIN Tertahan di Jalan Danau Sunter Barat