CARITAU JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengadukan praktik pungutan liar (Pungli) pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.

Baca Juga: Sepi Pengunjung Imbas Jualan Online, Fraksi PDIP Tinjau Pasar Tanah Abang

"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud.

Hal tersebut disampaikan Suhud dalam Rapat Paripurna (Rapur) Penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. 

Rapat pun tak berlangsung lama sekitar 30 menit. Para pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono melakukan penandatanganan MoU (KUA-PPAS) APBD tahun angggaran 2024. 

Rapat dipimpin oleh Prasetyo Edi Marsudi bersama wakilnya Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat, Zita Anjani dari Fraksi PAN dan Khoirudin dari Fraksi PKS.

Lebih lanjut dalam instruksi itu, Suhud memutar rekaman suara di ponselnya dan mendekatkan suara rekaman tersebut pada mikrofon agar dapat diperdengarkan seisi ruangan.

Dalam rekaman tersebut, seorang warga yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya ditawari membayar Rp 50 ribu untuk bisa mendapat antrean pembelian sembako murah di barisan paling depan.

Sementara, antrean paling belakang dipatok harga Rp20 ribu. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya. 

Padahal mereka sudah mengantre sejak pukul 03.00 WIB.

"Itu pimpinan realitas di lapangan Saya harap PJ Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," paparnya. 

Tanggapi temuan itu, Prasetyo meminta Pj Heru untuk segera menindak praktik pungli tersebut. Karena hal tersebut sudah merusak dari program bantuan sosial (bansos).

"Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak bener di lapangan mengenai pangan, ya," balas Prasetyo.

Pemprov DKI menggelar program pangan murah bersubsidi yang biasanya digelar setiap bulan. Program ini menyasar masyarakat berpendapatan rendah yang masuk dalam penerima bansos.

Dalam program pangan murah ini, warga bisa membeli sejumlah bahan pangan di bawah harga pasar. Di antaranya 1 kilogram daging sapi dengan harga Rp35 ribu, 1 kilogram daging ayam Rp8 ribu, 15 butir telur Rp10 ribu, 5 kilogram beras premium Rp30 ribu, 1 kilogram ikan kembung Rp13 ribu, dan 1 karton susu UHT Rp30 ribu. (DID)

Baca Juga: Komisi B DPRD DKI Ungkap Dampak Positif Sinergi BUMD untuk Perekonomian Jakarta