CARITAU JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai, rencana pembelian 21 mobil listrik oleh Pemprov DKI bukan solusi dalam mengatasi kemacetan. Ia pun meminta Pemprov DKI lebih mengedepankan perbaikan transportasi publik.

"Mobil listrik bukan menjadi jawaban kemacetan Jakarta. Kenapa mobil listrik? Kenapa nggak transportasi publik yang dipercepat," kata Anggota Komisi B itu, seraya mengatakan, pengadaan mobil listrik bukan hal yang mendesak.

Baca Juga: Jakarta Bakal Jadi Kota Ekonomi, Pemprov DKI Tekankan Pentingnya Jaga Keberlangsungan BUMD

"Saya tidak melihat itu sesuatu yang mendesak, apa yang mau dikejar sih? Nggak jelas targetnya," ujarnya.

Gilbert mengatakan pemeliharaan kendaraan listrik mahal. Apalagi, katanya, jika kendaraan listrik bermasalah bisa rusak total.

"Pemeliharaannya nggak murah juga, targetnya mau green car tidak polusi tapi kalau rusak kan juga rusak total. Nggak jelas, belum jelas kan," ucapnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana membeli 21 unit mobil listrik pada 2023. Mobil listrik itu akan jadi kendaraan dinas pejabat Pemprov DKI.

"Kurang lebih perencanaan kita 21 (unit) dulu," kata Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi, saat dihubungi, Senin (20/2/2023).

Reza menyampaikan, di tahap awal, pengadaan mobil listrik akan diprioritaskan untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, serta para Asisten Setda DKI Jakarta.

"Pak Gubernur ada. (Lalu) untuk Asisten Sekda, Sekda DKI, Inspektorat, Bappeda," jelasnya.

Dia tidak merinci total anggaran yang dialokasikan untuk pembelian mobil listrik. Namun, harga satu unit mobil listrik berkisar Rp 800 juta. "Karena anggarannya gede sekali, hampir Rp 800 juta," jelasnya.

Sementara berdasarkan situs Sirup LKPP, total anggaran untuk pembelian mobil listrik itu Rp 20,3 miliar. Mobil yang dibeli ialah Hyundai IONIQ 5 EV Signature. (DID)

Baca Juga: Bareskrim Polri Bongkar Gudang Produksi Oli Palsu