CARITAU JAKARTA - Ribuan massa yang tergabung dalam Aksi Tolak Pemilu Curang memadati depan Gedung DPR RI pada hari Selasa (19/3/2024). Aksi bertujuan mendorong para wakil rakyat agar memproses hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) menjadi inisiator kegiatan, dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memimpin langsung aksi tersebut.

Baca Juga: NasDem: Koalisi Perubahan Siap Gulirkan Hak Angket Bersama PDIP

Berdasarkan pantauan caritau.com di lapangan, aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, dengan peserta yang mengenakan berbagai jenis atribut, termasuk spanduk kritikan terhadap pemerintah dan seragam.

"Kita telah menyaksikan kecurangan yang begitu nyata dan merugikan rakyat. Kecurangan tersebut telah kita saksikan sejak awal, ketika putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang saat itu tidak cukup umur, malah diloloskan oleh Anwar Usman, Paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK," ungkap Didin S Damanhuri, salah satu orator yang juga dikenal sebagai Guru Besar Institut Pertanian Bogor.

Selain itu, Didin juga menyoroti tindakan Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral, serta distribusi bantuan sosial yang dianggap bersifat politis untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.

Pasangan Capres-cawapres nomor urut dua itu, saat ini mendekati kemenangan, unggul telak, dan berpotensi menutup Pemilihan Presiden dalam satu putaran.

Atas dasar tersebut, Didin berharap DPR RI dapat menggulirkan hak angket tersebut. Jika tidak, kata dia, pemerintah bersiap dihadapkan oleh gelombang aksi besar dan kemarahan dari rakyat.

Di sisi lain, aksi dikawal ketat oleh ribuan aparat gabungan TNI-Polri, dengan penutupan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, serta rekayasa lalu lintas di depan Restoran Pulau Dua.

Sementara itu, pihak kepolisian telah bersiap di depan gedung DPR dengan kendaraan taktis disiapkan di sisi barat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan di DPR dan di KPU.

Susatyo Purnomo juga mengimbau para personel yang bertugas untuk mengedepankan tindakan persuasif dan meminta massa yang akan hadir untuk menyampaikan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," tuturnya. (RMA)

Baca Juga: Ikuti Quick Count Pilpres 2024, Bakal Berlangsung Satu Putaran?