CARITAU JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan minta aparatur pemerintah untuk bersikap netral dalam pemilu 2024 mendatang. Hal itu dikatakan Anies merespon sinyal ribuan kades bakal memberikan dukungan kepada Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Untuk itu, dirinya meminta komitmen pemerintah untuk menindak ribuan kades yang memberikan sinyal dukungan itu. Ini terkait dengan netralitas perangkat desa.

"Itu ujian bagi pemerintah yang memiliki komitmen tentang netralitas," kata Anies, Rabu (22/11/2023) dikutip Jumat (24/11/2023).

Menurutnya, jika ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) tak diberikan tindakan dan terkesan ada pembiaran, maka akan menjadi catatan buruk demokrasi di Indonesia.

"Ketika ada penyimpangan dan dibiarkan maka itu menjadi sebuah preseden yang buruk. Karena itu, ini adalah ujian, apakah pemerintah akan mendisiplinkan bagi pihak-pihak yang tidak menjaga netralitasnya," ujarnya.

Dia khawatir jika dibiarkan oleh pemerintah, maka persoalan netralitas ini dapat meluas. 

Sebagaimana diketahui, delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu sebelumnya memberi sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal dukungan itu ditunjukkan dengan langkah Desa Bersatu yang mengundang Prabowo-Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Koordinator Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Annas mengatakan Prabowo-Gibran adalah pasangan capres dan cawapres yang peduli dengan desa.

Namun dia mengatakan, mereka tidak mau secara tegas mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Aturan itu secara tegas tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 490, bahwa kepala desa dilarang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

"Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau," kata Annas. (DID)