CARITAU JAKARTA - Calon presiden nomor (capres) urut nomor 1 Anies Baswedan kerap mengungkit rekam jejaknya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies membanggakan dan membeberkan sejumlah kebijakannya yang dinilai berhasil.

Menanggapi klaim tersebut, Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto mengatakan, Anies seakan alpa dengan jargonnya "Maju Kotanya Bahagia Warganya”.

“Dalam kontek ini, capaian kinerja Anies seharusnya mencerminkan kebahagiaan warga Jakarta selama masa kepemimpinannya,” kata pria yang akrab disapa SGY tersebut, Rabu (27/12/2023).

SGY menilai, Anies justru gagal mewujudkan 'Bahagia Warganya'. Dengan demikian, jargon ini dapat dianggap sekadar retorika kosong tanpa dampak nyata pada kebahagiaan warga Jakarta.

Diungkap SGY, pada survei tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat penurunan indeks kebahagiaan warga Jakarta menjadi 70,68 poin. Angka ini menurun dari 71,33 poin pada 2017. Sedangkan pada 2014, BPS merilis indeks kebahagiaan Jakarta hanya 69,21 poin.

“Kesimpulannya, masa pemerintahan gubernur sebelum Anies menunjukkan peningkatan, menandakan bahwa masyarakat Jakarta menjadi lebih bahagia dibandingkan pada masa pemerintahan Anies,” jelasnya.

Padahal selama memimpin Jakarta, Anies diperkirakan telah mengalokasikan total dana sebesar Rp 395,74 triliun untuk mengatasi persoalan klasik Jakarta.

Namun indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 tetap berada pada peringkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68.

"Indeks kebahagiaan hanya mencapai 70,68 poin, menunjukkan kegagalan Anies dalam memenuhi janjinya membahagiakan warga Jakarta. Tidak hanya gagal dalam membahagiakan warganya dan mengatasi persoalan klasik Jakarta, seperti kemacetan dan banjir," terangnya.

SGY bilang, Anies juga gagal dalam penanganan masalah sampah, khususnya pembangunan tempat pengelolaan sampah modern (Intermediate Treatment Facility/ITF).

Meskipun program ITF sudah dirancang pada masa Gubernur Fauzi Bowo, Groundbreaking ITF Sunter oleh Gubernur Anies pada 20 Desember 2018 belum menghasilkan realisasi hingga akhir masa jabatannya.

"Kegagalan lainnya dapat diidentifikasi dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang tidak berhasil direvisi selama masa jabatan Anies, termasuk ketidakmampuan mencapai target pembangunan Rumah DP nol rupiah," tandasnya. (DID)