CARITAU JAKARTA –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2022 mencapai Rp551,2 triliun, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga global yang melonjak.

"APBN tetap jadi shock absorber yang luar biasa untuk subsidi dan kompensasi yang merupakan perlindungan terhadap masyarakat kita karena harga minyak melonjak luar biasa tinggi," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Menkeu Rekomendasikan Bank Dunia dan IMF Pertahankan Momentum Reformasi

Realisasi Rp551,2 triliun tersebut terdiri atas kompensasi sebesar Rp379,3 triliun dan subsidi sebesar Rp171,9 triliun.

Sri Mulyani mengatakan jumlah subsidi dan kompensasi Rp551,2 triliun merupakan tiga kali lipat dari pagu awal sebesar Rp152,5 triliun yang sudah sempat ditambahkan menjadi Rp502,4 triliun.

Ia menjelaskan pada awalnya rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar 63 dolar AS per barel, namun ternyata akibat situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina melonjak menjadi 126 dolar AS per barel dan kembali turun ke 80 dolar AS per barel.

"Secara keseluruhan satu tahun ICP kita di 97 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari 63 dolar AS per barel," ujarnya.

Harga energi terutama minyak yang fluktuatif tersebut mengharuskan pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi karena jika tidak, maka harga minyak bisa naik empat kali lipat.

Secara rinci, realisasi belanja subsidi Rp171,9 triliun meliputi untuk BBM Rp15,2 triliun, elpiji Rp100,4 triliun dan listrik Rp56,2 triliun, sedangkan kompensasi Rp379,3 triliun meliputi BBM Rp307,2 triliun dan listrik Rp72,1 triliun.

Untuk anggaran kompensasi diberikan kepada PT Pertamina dan PT PLN agar dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.

"Tentu, bukan untuk Pertamina dan PLN sendiri, tapi masyarakat dalam bentuk elpiji, Pertalite, diesel, dan semuanya disubsidi," kata Sri Mulyani. (HAP)

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos Adalah Program APBN