CARITAU JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan belanja negara telah mencapai Rp1.005 triliun hingga Mei 2023 atau setara 32,8% dari total pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

"Belanja kita sampai dengan bulan Mei di Rp1.005 triliun atau tumbuh 7,1 % dan 32,8 % dari total belanja sudah kita keluarkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2023 secara daring, Senin (26/6/2023)

Baca Juga: Pemilu 2024 Sedot Anggaran Rp23,1 Triliun, Masih Sisa Rp15,2 Triliun

Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah (TKD).

Untuk belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mencatat realisasi sebesar Rp714,6 triliun per Mei 2023 yang terbagi menjadi belanja melalui kementerian/lembaga sebesar Rp326,2 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp388,4 triliun.

Secara rinci, realisasi belanja melalui kementerian/lembaga mencakup bantuan sosial sebesar Rp50,1 triliun mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

"Realisasi belanja untuk UMKM sebesar Rp601 miliar," katanya.

Selanjutnya, realisasi belanja untuk pendidikan dengan total Rp17,98 triliun yang terdiri atas Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.

Lalu, realisasi infrastruktur dengan rincian bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui nonkementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp26,9 triliun, Kartu Prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar.

Adapun untuk realisasi belanja negara yang disalurkan ke TKD nilainya mencapai Rp290,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 35,6 % dari pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp814,7 triliun.

Sri Mulyani mengkklaim sekitar 51,2 persen dari total realisasi APBN per Mei 2023 dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia.

“Dalam hal ini, 51,2 persen atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin,” katany

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun atau setara dengan 31,8 persen dari target APBN 2023.

“Dengan demikian, nilai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp366,2 triliun,” kata Menkeu. (HAP)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Status Jakarta akan Berubah dari 'DKI' Menjadi 'DKJ'