CARITAU MAKASSAR – Hingga akhir tahun 2022, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar belum juga mencapai 50%. Sehingga potensi dana SILPA sangat tinggi. 

Diketahui, hingga akhir tahun 2022, realisasi APBD Kota Makassar baru mencapai 49,47% dari total anggaran sebanyak Rp4.69 triliun. 

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Bantah Program Makan Siang Gratis Pangkas Subsidi BBM

Sehingga, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hanya menargetkan 60% APBD 2022 yang terealisasi.

"Kami targetkan 60%," ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman kepada awak media, Kamis (1/12/2022).

Ia menuturkan, hingga akhir November 2022, serapan anggaran Pemkot Makassar sebesar Rp2,3 triliun. Meski begitu, capaian pendapatan daerah cukup agresif yaitu sekitar Rp3,05 triliun atau 75,56%.

"Total PAD kita sudah menyentuh angka Rp1 triliun. Ini cukup luar biasa di tengah berbagai macam krisis dan isu resesi yang akan terjadi di 2023," jelasnya. 

Sejauh ini, ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya cukup rendah. Ketiga OPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 12%, Dinas Sosial sebanyak 27%, dan Dinas Lingkungan Hidup 30%.

"Tetapi secara akumulasi, sebenarnya Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup rata-rata realisasi fisiknya sudah menyentuh angka 40% lebih. Hanya memang pencatatan untuk realisasi keuangannya belum mencapai seperti yang saya sampaikan," kata Helmy.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengambil kebijakan untuk mengestimasi nilai SILPA sebagaimana tertuang dalam RAPBD Kota Makassar tahun anggaran 2023.

"Banyak proyek infrastruktur yang mengalami penundaan," ujar Danny Pomanto.

Kebanyakan dari tahun ini hanya dipersiapkan Detail Engineering Design (DED), penyusunan AMDAL, penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maupun pengurusan sertifikat dan perencanaannya.

Dia menjelaskan pemerintah kota telah mempersiapkan akselerasi pada tahun 2023 mendatang untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

"Kita akan tender dini," tegas Danny.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir juga turut mengatensi tingginya potensi SILPA tahun ini.

Menurutnya, kondisi ini tak bisa dibiarkan, pemerintah harus mengevaluasi OPD dengan rapot merah, agar bisa mengimbangi pembangunan yang diharapkan Wali Kota.

"Oleh karena itu kita minta Pak Wali lakukan evaluasi terhadap OPD-OPD itu. Kan alasannya ini dia takut (tender), kalau begitu mau ditanya apa alasannya," kata Wahab.

Selain adanya ketakutan, menurutnya ada juga faktor OPD terkait yang ogah-ogahan.

Wahab mengatakan prinsip utama dalam penganggaran tersebut adalah kembali kepada rakyat. Jika serapan anggaran rendah, maka ada konsekuensi uang rakyat yang manfaatnya tidak bisa dirasakan.

"Ini jadi pernyataan keras yang saya sampaikan, bahwa terjadinya penundaan, banyaknya SILPA berkonsekuensi terhadap manfaat yang didapatkan oleh masyarakat," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Wujudkan 'Kota Ramah Anak', Pemkot Bandung Alokasikan Rp120 Miliar untuk RMP