CARITAU JAKARTA – Akibat upah buruh yang terlampau tinggi, ratusan perusahaan memutuskan eksodus dari Kabupaten Karawang. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saat ini angka Upah Minimum Provinsi (UMP) di karawang Rp 4,798.312 atau urutan kedua upah tertinggi setelah Kota Bekasi.

Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, perusahan-perusahaan itu memilih pindah ke daerah yang memiliki UMP lebih rendah, seperti Jawa Tengah. Faktor lainnya, perkembangan industri di Jateng juga dinilai lebih maju.

Baca Juga: Prabowo Tak Berpihak Pada Buruh?

“Jawa Tengah perkembangan industrinya cukup maju, jadi mereka relokasinya ke sana,” jelas Hariyadi (19/6/2022).

Meski begitu, perusahaan yang pindah ke sana ternyata kesulitan untuk mendapat pekerja. Dia menyebutkan solusi dari kasus hengkangnya perusahaan ini adalah dengan membuat UMP menjadi lebih moderat atau UMP disesuaikan dengan suplai dan demand industri.

“Sebetulnya yang ideal UMP itu dibikin lebih moderat upahnya naik naik secara alami karena supply dan demand. Jadi adanya market itu untuk menentukan sendiri levelnya berapa,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur, menuturkan akibat eksodus perusahaan, saat ini tinggal tersisa 900 perusahaan saja di Karawang. Jumlah itu nyaris berkurang setengahnya jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018, di mana terdapat 1.752 perusahaan yang beroperasi di Karawang.

“Tahun 2018 itu rinciannya pabrik swasta sebanyak 787, penanaman modal asing 638, penanaman modal dalam negeri 269, dan joint venture sebanyak 58 pabrik,” kata Abdul Syukur saat mengisi materi diskusi di kampus UBP (Universitas Buana Perjuangan) Karawang, (16/6/2022).

Menurut dia, perusahaan di Karawang susah payah mengimbangi kenaikan upah di Karawang yang pernah tembus rekor mengalami kenaikan sampai 58 persen. Sejak itu banyak perusahaan kena dampak. Terutama perusahaan padat karya. (GIBS)

Baca juga :

Kata Netizen Soal Eksodus Perusahaan dari Karawang Akibat UMK Tinggi

UMK Bekasi Tertinggi, Upah Buruh di Jateng Paling Murah di Pulau Jawa

Baca Juga: Peringati Hari Buruh Internasional, YLBHI: UU Ciptaker Kian Perparah Nasib Buruh