CARITAU JAKARTA –  Presiden Joko Widodo menuturkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 mengalokasikan dana untuk bidang infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun.

“Diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas serta pemerataan berkeadilan,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca Juga: Diprediksi Capai 190 Juta, Presiden Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Anggaran infrastruktur juga akan digunakan untuk meningkatkan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

Lalu, pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN. Kemudian untuk mendukung strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp108,8 triliun.

“Yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,” sebutnya.

Anggaran ketahanan pangan tersebut, lanjutnya, juga akan digunakan untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate serta penguatan cadangan pangan nasional.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam hingga dukungan fiskal berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.

“Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi,” papar Presiden.(HAP)

Baca Juga: Advokat Persaudaraan 98 Nilai Pernyataan Jokowi Soal 'Presiden Boleh Kampanye' Wajar dalam Sistem Demokrasi