CARITAU JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Presiden boleh kampanye dan boleh mendukung paslon tertentu, menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).

“Ada kelompok yang menganggap pernyataan Presiden Jokowi melanggar etik bahkan seolah merusak demokrasi," kata Advokat Persaudaraan 98 Nandang Wirakusumah disampaikan rilis tertulis kepada Redaksi, Kamis (25/1/2024).

"Padahal jika ditelaah lebih jauh, pernyataan Presiden Jokowi merupakan bagian yang biasa saja dalam sistem demokrasi,” sambungnya.

Lebih lanjut Wira menyatakan Itulah yang terjadi pada Amerika Serikat sebagai negara Demokrasi. Barack Obama mengkapampanyekan Hillari Clingtoon sebagai Calon Presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan tidak melanggar etik.

Begitupun dengan Indonesia, tahun 2004 Megawati berkampanye selaku Presiden untuk kemenangan pencalonan dirinya selaku calon persiden berikutnya, Presiden SBY berkampanye di tahun 2009 sebagai calon Presiden yang masih menjabat presiden.

“Mestinya kelompok yang mempermasalahkan pernyataan Presiden Jokowi ini, menelaah terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh presiden Jokowi. Pernyataan Presiden Jokowi disampaikan saat ada pertanyaan oleh salah satu wartawan bukan saat dalam pidato kenegaraan," ujarnya.

Disisi lain lanjutnya, pernyataan Presiden Jokowi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut UU Pemilu No 7 Tahun 2017, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah diperbolehkan berkampanye dengan ketentuan mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Advokat Persaudaraan 98 ini mengemukakan para pengamat maupun pihak lain juga sebaiknya bijak dalam bersikap jangan terburu-buru dalam menyikapi sebuah pernyataan dari presiden karena hal ini dapat menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, terutama bagi pihak yang sedang menungguu angin saat muncul angin langsung gas tanpa menunggu jenis anginnya.

“Sebagai Refleksi, menurut saya Pak Jokowi tidak mungkin se-ceroboh itu untuk memberikan ruang tembak bagi para sniper yang sedang menanti setiap argumentasi Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga dikelilingi oleh ahli hukum di istana sehingga para sniper hanya ingin menembak di ruang kosong saja,” pungkasnya. (DID)