CARITAU JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui adanya rumusan masalah saat pertama kali dirinya memimpin Jakarta. Tak hanya macet dan banjir, namun juga ketimpangan, segresi sosial, polusi udara, biaya hidup yang tinggi, kesehatan, pendidikan, dan bahkan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut dikatakan Anies saat paparan capaian pemerintah DKI Jakarta selama dirinya memimpin ibu kota. Menurutnya, saat ini ada sejumlah peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang disebutkan makin meningkatkan hajat hidup orang banyak.

Baca Juga: Anies Gunakan Hak Suara di Lebak Bulus, Prabowo Nyoblos di Hambalang dan Ganjar di Semarang

Dalam paparannya, Anies mengaku bahwa menginginkan kota yang setara, sejahtera, maju, hidup, lestari dan bersatu.

Adapun maksud dari setara adalah setiap warga Jakata memiliki kesempatan, fasilitas dan manfaat yang adil. Sementara Sejahtera dimaksudkan Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang tercukupi, dan memberikan dukungan bagi yang lemah.

Lalu, Maju dimaksudkan Jakarta sebagai kota global yang tertib, beradab, penuh inovasi dan menjadi tolok ukur bagi kota lainnya. Adapun yang dimaksudkan sebagai Hidup adalah, Jakarta memiliki suasana yang aktif, aman, nyaman, menyenangkan, penuh dengan ragam kegiatan seni dan budaya.

Lalu Lestari adalah menjalankan pembangunan berkelanjutan, merawat alam dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Dan yang terakhir adalah bersatu, yakni terwujudnya Jakarta yang masyarakatnya saling berinteraksi, guyub, bergotong royong dan bergerak bersama memajukan kota.

Menurut paparan Anies, untuk mewujudkan hal itu, pemprov DKI Jakarta memiliki tiga strategi yang dilakukan. Strategi 1 bertemakan keadilan dan keberpihakan, yang intinya semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk membangun jakarta sebagai kota global dan lestari.

Lalu strategi dua bertemakan orientasi pada warga dan ruang interaksi yang intinya melibatkan peran aktif warga dalam membangun ekosistem sosial.

Kemudian strategi ketiga memunculkan birokrasi dan penguatan tata kelola, yang intinya mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan profesionalisme birokrasi. (DID)

Baca Juga: Singgung Debat Soal Luas Kepemilikan Lahan, Prabowo: Dia Pintar atau Goblok Sih!