CARITAU JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, bertemu dengan Menlu AS, Antony Blinken, di Amman, Jordania, selepas menghadiri KTT yang membahas krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Prabowo dan Blinken berdiskusi membahas strategi untuk mewujudkan gencatan senjata yang abadi di Gaza.

"Menhan Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan, Indonesia menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 yang diusulkan Presiden AS Joe Biden dengan proposal tiga fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza," kata Kepala Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Menhan Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara yang saat ini mengupayakan mediasi antara Palestina dan Israel, di antaranya AS, Mesir, dan Qatar.

"Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk memastikan perundingan tetap berjalan, serta mewujudkan gencatan senjata permanen, perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. Gencatan senjata yang segera, penuh, dan menyeluruh sangat penting untuk menghidupkan kembali proses perdamaian," kata Menhan Prabowo ke Menlu Blinken.

Blinken menyampaikan terima kasih atas sikap Indonesia yang disampaikan oleh Prabowo.

Blinken menegaskan komitmen AS untuk segera menerapkan Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia.

"Terima kasih kepada Menteri Pertahanan, terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap usulan untuk segera gencatan senjata di Gaza, dan segera membebaskan semua sandera," kata Blinken ke Prabowo.

Blinken dan Prabowo seperti dirilis Antara, menghadiri KTT terkait Gaza di Amman, Jordania, yang diselenggarakan oleh Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sissi, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Pada KTT itu, hadir Presiden Palestina Mahmoud Abbas, PM Spanyol Pedro Sanchez, Menlu Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan, PM Irak Mohammed Shia Al-Sudani, Menlu Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, dan pejabat tinggi dari negara-negara seperti Lebanon, Jepang, Rwanda, Mozambik, Siprus, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa. (BON)