CARITAU JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai kehilangan pamor setelah PAN, Golkar dan PBB bergabung ke dalam tubuh koalisi pengusung bakal calon presiden (bacapres), Prabowo Subianto. 

Padahal, Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merupakan kandidat terdepan untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ketum Gerindra.

Baca Juga: Khofifah Pastikan Suara 'Emak-Emak' Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Hilangnya pamor dan hak veto dibuktikan mana kala nama koalisi berubah yang semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kini menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa situasi di dalam tubuh KIM sudah tidak lagi menguntungkan bagi PKB dan Cak Imin. Peluang yang semula besar untuk mendampingi Prabowo semakin pudar karena kedatangan partai politik lainnya yang ikut bergabung dengan Prabowo Subianto. 

"Jadi, cak Imin tidak.lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo," kata Jamiluddin, Selasa (29/8/2023). 

Selain bergabungnya PAN, Golkar dan PBB. Lanjut dia, perubahan nama koalisi tanpa melibatkan Cak Imin membuktikan bahwa PKB sudah tidak dianggap. Secara politis hal itu tentu memukul cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakukan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM.

Karena itu, ada peluang cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di KIM. Evaluasi itu akan menjadi kenyataan bila cak Imin tidak menjadi cawapresnya Prabowo.

"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabu ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada cak Imin dan PKB," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Terungkap! Ternyata Anies Ogah Respon Pernyataan Demokrat Setelah Tunjuk Cak Imin Cawapres