CARITAU JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pemanggilan terhadap para petinggi Polri yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Jumat (14/10/2022) diduga karena semakin merosotnya citra institusi polri, salah satu pemicunya disebabkan karena tragedi Kanjuruhan, Malang Jawa Timur.

"Pasti ada pembicaraan yang serius, pemicunya Kanjuruhan," kata Sugeng kepada wartawan, Jumat (14/10).

Baca Juga: Ganjar Unggul dari Prabowo dan Anies

Sugeng mengungkapkan, langkah Presiden Jokowi memanggil para petinggi polri nampaknya juga disebabkan hal lain yang tak kalah penting.

"Presiden melihat ada eskalasi gangguan keamanan, gerakan yang sifatnya bawah tanah, tugasnya presiden untuk mengantisipasi gangguan tersebut," ungkap Sugeng.

Lanjut Sugeng, saat ini institusi Polri sedang menghadapi situasi yang cukup sulit dan telah mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat terlebih saat mencuatnya kasus Ferdy Sambo, kekerasan di Jogja, dan tragedi Kanjuruhan.

Selain itu, pemanggilan tersebut juga bisa membahas soal persiapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Makanya, menurut Sugeng, Presiden Jokowi perlu memberikan arahan kepada Polri untuk menjaga situasi perpolitikan di dalam negeri.

"Ini bisa saja membahas soal persiapan pemilu, belum lagi situasi ekonomi, ini membutuhkan dijaga juga politik di dalam negeri oleh Polisi, wajar memanggil Kapolri dan jajaran, bersifat umum dan khusus," tutur Sugeng.

"Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden, Presiden eksekutif tertinggi sebagai kepala pemerintahan, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalamnya yang ditugaskan kepada Kapolri," sambung Sugeng.

Kendati demikian, dalam agenda pemanggilan para petinggi polri itu, IPW juga memberikan sorotan terkait tidak diperkenankan nya para petinggi polri yang datang membawa atribut, dari tongkat komando, penutup kepala hingga handphone, dan ajudan.

Terkait hal itu, Sugeng memprediksi, Presiden Jokowi akan membahas hal sangat penting dengan para petinggi Polri itu. Oleh sebab itu, mereka dilarang membawa atribut dalam pertemua tersebut.

"Ini situasi yang sangat penting dan genting sampai ajudan, HP, tidak dibawa, satu hal juga catatan IPW, melarang Kapolda membawa tongkat komando, itukan adalah instrumen yang melekat," tandas Sugeng. (GIB) 

Baca Juga: Arah Koalisi Pemerintah di Tangan PDIP, Pilpres 2024 Bakal Banyak Kejutan