Penyuap Bupati Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Selasa, 07 Jun 2022 00.00 WIB
Selasa, 07 Jun 2022 00.00 WIB
Terdakwa penyuap bupati Langkat Muara Perangin Angin (kanan) menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan.
CARITAU JAKARTA - Terdakwa penyuap bupati Langkat Muara Perangin Angin (kanan) menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/6/2022). Jaksa Penuntut Umum (KPK menuntut penyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan. (CARITAU - MUNZIR)
muara perangin - angin
jakarta
korupsi bupati langkat