CARITAU SEMARANG – Kebijakan pembelian biosolar menggunakan QR Code yang mulai diterapkan penuh cukup efektif menekan penyimpangan.

Demikian diungkapkan Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah, Bayu Bagas Hapsoro menanggapi penerapan skema Full Registran Biosolar Subsidi .

Baca Juga: Harga BBM Pertamax Naik Per 1 Oktober 2023 Jadi Rp14.000 per Liter

"Dari sisi teknologi, kami apresiasi upaya verifikasi dan validasi konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya dalam keterangannya, Jumat (19/5/2023)

Bayu menilai penggunaan QR Code juga akan mempermudah pemetaan dan monitoring kebutuhan BBM di daerah-daerah, misalnya ada daerah yang mengalami kekurangan, atau justru ada yang surplus.

Bayu mengingatkan bahwa pemerintah maupun Pertamina harus memastikan keamanan data pelanggan yang sudah mendaftar, baik lewat aplikasi My Pertamina, situs, ataupun datang langsung.

Keamanan data pelanggan Pertamina penting, mengingat terdapat data-data sensitif pelanggan yang bisa saja disalahgunakan jika terjadi kebocoran data.

"Kalau mendaftar itu kan ada data STNK, KTP, dan sebagainya. Jadi harus dijaga betul agar tidak bocor. Apalagi, keamanan data masih menjadi perhatian serius," kata Bayu wanti-wanti. 

Pemerintah juga mesti melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan penggunaan QR Code di lapangan, misalnya ada yang menggunakan QR lewat ponsel, tetapi dicetak di kertas.

"Ini bisa digunakan kendaraan lain, dan bisa jadi dijual di 'black market'. Teorinya, pasti ada 20 persen yang menolak perubahan suatu kebijakan. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi penting terus dilakukan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Widjanarko menyebutkan bahwa di lapangan masih ditemui kendaraan mewah membeli solar bersubsidi menggunakan QR code.

"Di Lapangan masih ada mobil Pajero, Innova baru, yang membeli solar subsidi. Tapi, malah truk kesulitan mendapatkan solar," ujarnya.

Ia  mengakui bahwa belum semua anggota Aptrindo sudah mendaftar untuk mendapatkan QR Code.

Jika penggunaan aplikasi belum optimal, kata dia, sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan pembatasan pembelian, namun bisa menaikkan harga sewajarnya agar beban subsidi untuk solar tidak terlalu berat dan pengusaha juga mendapatkan jaminan ketersediaan BBM.

Setelah pelaksanaan Uji Coba Full Cycle Subsidi Tepat dilaksanakan pada Juli 2022, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah telah memulai implementasi transaksi BBM Subsidi Tepat dengan Skema Full Registran Biosolar Subsidi di 26 kota/kabupaten di Jateng per Kamis (18/5) ini.

Ke-26 wilayah tersebut adalah Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Kudus, Pati, Kota dan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Salatiga, Kota dan Kabupaten Semarang, Kota dan Kabupaten Tegal, Temanggung, dan Wonosobo.

Untuk sembilan kota lainnya di Jateng, yakni Boyolali, Karanganyar, Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri, serta DIY akan dimulai dilaksanakan pada 1 Juni 2023.(HAP)

Baca Juga: Simulasi Penanggulangan Kebakaran Depo BBM