CARITAU JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar mengevaluasi rencana pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di provinsinya.

Hal itu disampaikan pengamat dari Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing. Ia menilai kebijakan itu tidak akan efektif memgingat pangkal kemacetan di Jakarta bukan pada jam kerja pegawai pemerintah dan karyawan swasta.

Baca Juga: Hari Pertama, Pj Teguh Tinjau Kesiapan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

"Pangkal kemacetan di Jakarta adalah jumlah kendaraan, baik mobil maupun motor, yang terus bertambah. Pembuatan jalan layang dan underpass yang digadang-gadang dapat mengurai kemacetan, ternyata terbukti membuat kemacetan makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena setelah jalan layang dan underpass dibuat, pertumbuhan jumlah kendaraan tetap terus terjadi," kata Jim di Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Dirinya menyebut, ada dua formula yang sebenarnya cukup ampuh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yakni mengendalikan laju pertumbuhan jumlah kendaraan, dan membuat sistem yang membuat masyarakat lebih suka naik angkutan umum seperti busway, dibanding naik kendaraan pribadi.

"Pemerintah memang tidak bisa melarang rakyatnya memiliki kendaraan, dan juga tidak bisa menutup pabrik yang memproduksi motor dan mobil karena akan berdampak pada sektor ekonomi, tetapi harus ada regulasi yang tepat untuk dapat mengendalikan pertumbuhan kendaraan itu, dan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan," ujarnya.

Menurut Jim, kebijakan menerapkan Three in One dan Ganjil Genap sudah cukup baik, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah pusat yang ketat.

"Misalnya, selama ini kan orang dapat mengkredit motor dan mobil dengan DP yang murah. Nah, itu dievaluasi, karena DP murah itu yang membuat pertumbuhan kendaraan tak terkendali, selain ada efeknya lain seperti banyaknya masyarakat yang tak mampu membayar cicilan, sehingga motor atau mobil yang dikredit, ditarik kembali oleh perusahaan yang memberi kredit," terangnya.

Jim melihat sarana transportasi di Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya, karena saat ini sudah tak ada angkutan umum yang ngetem di tepi jalan secara sembarangan, dan tak ada lagi angkutan tak laik jalan yang masih beroperasi.

Namun, meski moda transportasi bus rapid transport (BRT) alias busway yang saat ini menjadi andalan Jakarta dapat memberikan kenyamanan bagi penumpang, ada persoalan yang perlu ditinjau kembali, yakni terkait posisi halte yang berada di tengah jalan, dan jembatannya yang sangat panjang.

"Banyak orang yang mungkin terbiasa berjalan kaki, tetapi banyak yang sebaliknya. Kalau saja halte busway berada di tepi jalan seperti halte pada umumnya, orang kan tak perlu melalui jembatan yang panjang dan tinggi itu. Itu juga sebenarnya yang membuat Jakarta masih macet, yakni karena mals naik busway, sehingga tetap memilih kendaraan pribadi," tutur dia.

Jim pun meminta agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat memanusiakan transportasi jika memang ingin mengatasi kemacetan. "Dan kalau bisa, tarif Jaklingko diturunkan, karena tarif Rp3.500 masih tergolong mahal untuk kalangan masyarakat tertentu," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Dorong Stabilisasi Harga Pangan, Pemprov DKI Gencar Gelar Sembako Murah