CARITAU JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon instrupsi Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi soal realisasi gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sesuai Upah Minimim Provinsi (UMP) 2023. 

Heru mengungkapkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan realisasikan gaji PJLP UMP 2023 dan juga bakal menjamin rapelan upah PJLP dari Januari hingga Desember 2023. 

Baca Juga: Pj Heru Gandeng Inspektorat dan BPKP Audit JIS

"Nanti kita selesaikan dari Januari-Desember kita selesaikan 4,9 juta," kata Pj Heru Budi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). 

ANS eselon 1 ini menuturkan, bahwa rapelan upah PJLP UMP 2023 dibayarkan setelah APBD-P 2023 resmi diundangkan.

"Kalau PJLP setelah diundangkan," urainya.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta mempertayakan keseriusan Pemprov DKI dalam membayar gaji Pekerja penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp 4.901.798. Sebab, nyatanya sampai saat ini PJLP DKI masih menerina gaji UMP tahun 2022 senilai Rp 4.641.854.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi ketika melayangkan interupsi dalam agenda Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Penjabat Gubernur mengenai Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/10/2023). 

"Saya sampaikan bahwa masalah pjlp yang sampai sekarang ini mereka mesih terima 4,6 juta. Dan kalau tidak salah pada bulan ini sebenarnya dibayar 4,9 sesuai anggaran kita yang ada," kata Rasyidi. 

Rasyidi pun meminta, kepada Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk merealisasikan pembayaran gaji PJLP sesuai UMP 2023 senilai Rp 4,9 juta. Hal tersebut pun, kata Rasyidi, sudah disepakati antara Komisi C dan Eksekutip dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun anggaran 2023. (DID)

Baca Juga: Dampingi Kunjungan Kaisar Jepang Naruhito ke MRT Jakarta, Pj Heru Berharap Sinergi Semakin Erat