CARITAU JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto meminta Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPDR DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi harus segera bersikap terkait kerugian PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) pada era Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga: Terkatungnya Warga Gusuran Kampung Bayam, Siapa Harus Bertanggung Jawab?

Menurut Sugiyanto, total kerugian Jakpro pada era Gubernur DKI Anies Baswedan mencapai Rp708 miliar. "Faktor penyebab juga harus segera diungkap,” ujar Sugiyanto dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kerugian terjadi pada tahun buku 2019 yakni, senilai Rp76,22 miliar, dan tahun 2020 Rp240,8 miliar.

Kemudian pada tahun 2021 kembali rugi senilai Rp110,83 miliar, dan tahun buku 2022 rugi Rp280, 28 miliar. Dan Anies sendiri berhenti dari jabatan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022.

"Atas kerugian tersebut maka langkah penting yang harus dilakukan yaitu segera audit total dan pembentukan pansus DPRD," tegasnya.

Untuk bisa mengetahui faktor penyebab kerugian tersebut, lanjut Sugiyanto, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bisa segera menginstruksi audit total.

"Auditor PricewaterhouseCoopers bisa dijadikan alternatif pilihan untuk mengaudit BUMD Perseroda PT. Jakpro," ungkap pria yang akrab disapa SGY ini.

SGY mengatakan untuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga dapat mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus).

"Pembentukan pansus penting sebab total kerugian BUMD Perseroda PT. Jakpro Rp708,13 miliar itu sangatlah besar,” pungkasnya.

Menurutnya, harus ada yang bertanggungjawab bila hasil audit total diketahui kerugian tersebut terjadi karena penyimpangan oleh dewan pengurus direksi atau komisaris serta karyawan PT. Jakpro, maka harus segera ditindak tegas.

"Pelakunya harus dilaporkan pada pihak penegak hukum,” jelasnya.

Sedangkan lewat proses pansus di DPRD DKI Jakarta, kata SGY, dewan bisa memeriksa semua kebijakan Gubernur yang terkait dengan penugasan kepada BUMD Perseroda PT. Jakpro.

"Bila penugasan ini menjadi faktor penyebab rugi usaha, maka dewan harus mengungkap secara transparan," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Pj Heru Berharap JID 2023 Mampu Hasilkan Ragam Inovasi dalam Membangun Jakarta