CARITAU JAKARTA – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago memandang perlu bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengantisipasi isu kemiskinan yang kemungkinan jadi "alat serang" menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per September 2022.

Mengutip laman resmi BPS, presentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 10,98% pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93%.

Baca Juga: Kampanye Ganjar di Balikpapan

Meskipun jika melihat Data BPS pada 10 tahun yang lalu, angka ini memang menurun. Diketahui, BPS mencatat bahwa pada bulan September 2013 persentase penduduk miskin di Jateng sebanyak 14,44 persen.

Oleh karena itu, Arifki meminta Ganjar yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah perlu menjelaskan kinerjanya dalam memangkas angka kemiskinan di Jateng.

"Maka, poin yang cukup menjadi hal menarik saya lihat adalah (angka) kemiskinan di Jateng ini menjadi apakah batu loncatan atau tolok ukur kinerja Ganjar atau bagaimana. Ini yang perlu kita lihat dahulu," kata Arifki melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Arifki menilai upaya pemerintah Jateng dalam mengurangi jumlah warga miskin belum maksimal sehingga potensial menjadi peluru untuk menyerang Ganjar pada Pilpres 2024.

Menurut dia, isu kemiskinan di Jateng bisa berpengaruh pada tingkat elektabilitas Ganjar yang sudah diusung menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa Ganjar sebelum mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 5 September 2023 perlu menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat, tidak hanya soal mengatasi kemiskinan, tetapi juga hal lain.

"Jadi, di bagian tertentu sudah baik. Namun, segmen kemiskinan masih meningkat. Oleh karena itu, saya melihat ini masih menjadi tantangan bagi Ganjar dan perlu menjelaskan kepada publik," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar, seperti dilansir Antara, mengatakan bahwa pemerintahannya sedang fokus mengurangi kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas, yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Salah satu caranya adalah menggandeng perangkat desa untuk mendorong program-program padat karya.

"Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja," ucap Ganjar. (FAR)

Baca Juga: Andi Amran Sulaiman: Prabowo-Gibran Harus Menang di Sulsel