CARITAU JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dalam acara Anugerah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yakni Penghargaan Pemerintah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen, Daerah Tertib Ukur, dan Pasar Tertib Ukur.

Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, Jumat (10/11/2023), di Bandung. Raihan atas prestasi ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan lingkungan niaga yang aman dan berkeadilan.

Baca Juga: Pemprov DKI Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada

Terdapat empat kategori penghargaan dalam acara ini, yaitu Daerah Peduli Perlindungan Konsumen, Daerah Tertib Ukur, Pasar SNI, dan Pasar Tertib Ukur. Tiga penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta ini didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang diwakili Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Ety Syartika, Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Juanda Permana Jaya, dan Kepala Unit Pengelola Metrologi DKI Jakarta Nurhidayat.

“Terima kasih kepada Pj Gubernur DKI Jakarta atas dukungan dan arahannya, sehingga kami bisa mendapatkan sekaligus tiga penghargaan ini. Apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bersinergi dengan baik. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan konsumen, menjaga kepentingan masyarakat, dan melangkah menuju Jakarta yang tertib ukur," kata Mochamad Abbas.

Beberapa aspek yang telah dipenuhi sebagai dasar penentuan kriteria Daerah Tertib Ukur, di antaranya adalah aspek pencapaian outcome tertib ukur, aspek kelembagaan unit metrologi legal, serta aspek inovasi kebijakan dan pelayanan kemetrologian.

Sementara itu, untuk aspek yang telah dipenuhi sebagai dasar penentuan Pemerintah Provinsi Peduli Lindungi, yaitu:

1. Anggaran bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;

2. Kegiatan perlindungan konsumen, meliputi edukasi konsumen dan pelaku usaha, serta pengaduan konsumen;

3. Kegiatan standardisasi dan pengendalian mutu, meliputi kegiatan pengujian, kalibrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM);

4. Kegiatan kemetrologian;

5. Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;

6. Kegiatan tertib niaga;

7. Kelembagaan meliputi keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

8. Pelaporan dan tim terpadu dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

9. Koordinasi dengan stakeholder;

10. Inovasi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) yang diciptakan dalam upaya perlindungan konsumen.

Dalam acara tersebut, Menteri Zulkifli menjelaskan, program Daerah Tertib Ukur merupakan program yang dimulai sejak 2011, sementara Pasar Tertib Ukur dimulai sejak 2010. Hal tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam menegakkan perlindungan konsumen.

"Pemerintah Daerah/Provinsi diharapkan dapat berupaya secara maksimal dan berkesinambungan melakukan kegiatan tera/tera ulang dan Pengawasan Metrologi Legal di Pasar serta tempat-tempat usaha yang memiliki dan/atau menggunakan tempat usaha yang memiliki dan/atau menggunakan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya. Provinsi DKI Jakarta berhasil membentuk 58 Pasar Tertib Ukur yang merupakan pasar tertib ukur terbanyak di seluruh Indonesia," ujarnya. (DID)

Baca Juga: Raih Penghargaan dari Pemprov Jakarta, Bank DKI Apresiasi Kinerja Kejati Jakarta