CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Efriza menyoroti perihal kebijakan Walikota Depok, Mohammad Idrus yang memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurunkan atribut-atribut dan baliho partai politik peserta Pemilu 2024. 

Efriza menilai kebijakan menurunkan atribut dan baliho partai politik itu merupakan sikap arogansi lantaran bentuk representasi seorang pemimpin yang mencontohkan semakin tergesernya nilai-nilai demokrasi. 

Baca Juga: Sapa Warga di Cirebon, Besok Anies Kunjungi Ponpes Benda

Sebab, menurut Efriza, atribut partai dan baliho yang berada dijalan-jalan protokol merupakan bentuk partisipasi dan pendidikan politik dari parpol kepada masyarakat. 

"Kebijakan meminta partai-partai politik untuk menurunkan atribut adalah bentuk arogansi, dan sikap Mohammad Idris mengarah kepada sikap pemimpin yang tidak ingin membangun demokrasi di wilayahnya," kata Efriza kepada Caritau.com, Selasa (4/7/2023). 

Disisi lain, Efriza menilai, kebijakan pemerintah Kota Depok menurunkan atribut dan juga baliho partai adalah bentuk kepanikan atas munculnya dukungan politik kepada Kaesang untuk maju di kontestasi Pilkada 2024 menjadi Bakal Calon Wali Kota (BacaWalkot) Kota Depok. 

Adapun diketahui, nama Kaesang muncul buntut dari baliho besar dari Partai Solideritas Indonesia (PSI) yang mengusung Kaesang menjadi Calon Wali Kota Depok di kontestasi Pilkada 2024. Atas dasar itu, ia mengatakan, langkah kebijakan itu adalah respon dari pemkot terkait majunya Kaesang di Pilkada Depok 2024. 

"Juga bentuk kepanikan atas menyeruak luas nya dukungan kepada Kaesang sebagai bakal calon wali kota Depok," ungkap Efriza. 

Dikatakan Arogan sebab, menurut Efriza, sikap dan kebijakan menurunkan atribut dan baliho partai itu berat sebelah lantaran tidak berlaku pada partai yang saat ini menduduki posisi di pemerintahan Kota Depok. 

Ia mengatakan, bahwa berdasarkan fakta dilapangan, justru kebijakan itu berbanding terbalik lantaran Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono malah memasang iklan di baliho besar dengan narasi meminta masyarakat untuk mendukung Caleg-Caleg dari PKS.  

Efriza menambahkan, sedangkan dikatakan bentuk kepanikan, sebab surat edaran walikota Depok dikeluarkan ketika popuritas dan juga kehebohan akan anak presiden Jokowi yakni Kaesang diwacanakan akan mencoba terjun ke politik sebagai calwakot Depok.

"Lihat saja, di Margonda wakil walikota Depok malah mempasang baliho (berbayar), dengan menggunakan baju logo PKS lalu minta warga dukung caleg PKS. Ini malah menunjukkan dukungan pemerintah daerah kepada salah satu partai," tandas Efriza. (GIB/DID)

Baca Juga: Gugatan Partai Garuda soal Batas Usia Capres-Cawapres Ditolak, MK: Tak Berlandaskan Hukum