CARITAU JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Haji Rasyidi mengatakan, rencana penghapusan jalur sepeda oleh Pj Gubernur bukan bentuk sentimen kebijakan pembangunan yang dilakukan Gubernur Anies. 

Rasyidi menilai rencana Pemprov DKI menghilangkan jalur sepeda adalah bagian dari upaya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta yang belakangan ini semakin parah.

Baca Juga: Tetap Ngantor Meski Ruang Kerja Direnovasi, Neneng Hasanah: Bagian Tanggung Jawab

"Tidak benar penilaian yang menyebut bahwa Pj Gubernur sekarang menghapus jalur sepeda karena sentimen dengan kebijakan gubernur sebelumnya," kata Rasyidi kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Selasa (2/5/2023). 

Menurut Wakil Ketua Komisi C ini, pada dasarnya jalur sepeda di Jakarta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia menilai fungsi jalur sepeda sebagai tempat parkir.

"Saya lihat jalur sepeda tidak pernah digunakan. Seandainya dipakai itu hanya pada hari libur," ujarnya. 

"Bahkan sekarang ini jalur yang berwarna hijau itu sebagai lahan parkir mobil dan bajay. Jadi memang tidak berfungsi dengan baik," sambungnya. 

Lebih lanjut anggota Badan Kehormatan (BK) ini menjelaskan, pada proses pembangunannya jalur itu, tidak ada perencanaan yang dilakukan dengan baik, sehingga saat berakibat terjadi kemacetan karena menyempitnya jalan. 

"Dari awal pembangunan jalur sepeda itu sudah bermasalah, pembangunan dilakukan tidak ada perencanaan, kajian, evaluasi dan pemaparan kepada dewan," jelas Rasyidi. 

"Jadi kami berharap untuk sementara semua stick cone tiang pembatas jalur sepeda segera dicabut. Jadi pada pada dasarnya kebijakan menghilangkan jalur sepeda adalah bagian evaluasi yang dilakukan Pj Gubernur," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Legislator Pastikan Tak Persulit Penganggaran Terhadap Pembangunan Pompa Kali Sunter