CARITAU JAKARTA – Partai beringin sedang bergoyang kencang. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto didesak menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bisa berujung pada pelengseran dirinya sebagai ketua umum.

Embusan menggelar Munaslub dilontarkan anggota Dewan Pakar Partai Golkar karena Airlangga dianggap gagal melaksanakan amanat Munas 2019 yang menugaskan Ketum Partai Golkar menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Golkar DKI Pastikan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jawa Barat

Sampai tujuh bulan menjelang Pilpres yang digelar 14 Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memang masih sibuk melobi kanan-kiri dan belum secara tegas mencapreskan diri atau merapat ke salah satu dari tiga koalisi yang telah secara mengusung capres, apakah itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan.  

Hal yang menarik, banyak pihak yang kemudian mengaitkan adanya campur tangan pihak Istana pada kisruh di Partai Golkar kali ini. Salah satunya Ray Rangkuti, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah.

Menurut Ray Rangkuti, dua serangan terhadap Airlangga yang diduga melibatkan pihak Istana cukup telak. Serangan pertama, Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang secara struktural berada di bawah kewenangan presiden. Pemeriksaan Airlangga oleh Kejagung selama lebih dari 12 jam pada Senin (24/7/2023), terkait kasus mafia minyak goreng, yaitu pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO).

Sementara serangan kedua, dorongan Munaslub yang bisa berujung  pada pergantian pucuk pimpinan Golkar, justru memunculkan dua kandidat pengganti yang sering berada di Istana, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Jadi serangan kali ini bukan serangan angin lalu. Ini angin puting beliung," tegas Ray Rangkuti kepada caritau.com pada Jumat (28/7/2023).

Padahal faktanya, menurut Ray yang juga pendiri dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), dua figur yang digadang menggantikan Airlangga adalah dua figur yang saat ini situasinya justru sama dengan Airlangga, yakni masih menjabat anggota kabinet dengan setumpuk pekerjaan berat.

"Maka aneh juga rencana peralihan ini. Mengganti Airlangga karena dianggap tidak mampu menaikan suara Golkar, tetapi saat yang sama memilih calon penggantinya yang sudah pasti juga tidak akan dapat konsentrasi penuh mengurus Golkar," paparnya.

Sebelumnya, Luhut maupun Bahlil memang telah menyatakan siap jika diberi amanat menjadi Ketum Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub.

"Kalau (kader banyak) mendukung, mau (jadi calon Ketum Partai Golkar)… Saya sih menunggu saja. Tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ," kata Luhut yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di Denpasar, Bali, Selasa (25/7/2023).

Sementara Bahlil Lahadalia secara politis mengatakan, setiap kader pasti merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai. “Saya pikir semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai," kata Bahlil.

 Elektabilitas 0,7%, Airlangga Bisa Apa?

Salah satu politisi Golkar yang paling keras meminta digelarnya Munaslub adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Selain Ridwan, kubu yang sepakat mendorong digelarnya Munaslub adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan SOKSI Lawrence TP Siburian dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Ridwan Hisjam mengaku, desakan Munaslub berawal dari keputusan rapat internal di Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar Minggu (9/7/2023). Salah satu hasil yang diputuskan dalam rapat dewan adalah meminta agar dilakukan evaluasi terhadap hasil Munas Partai Golkar tahun 2019 yang menetapkan ketua umum Partai Golkar atau Airlangga sebagai bakal calon presiden.

Evaluasi terhadap hasil Munas 2019 muncul lantaran Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dianggap gagal menjalankan target yang dibebankan partai kepadanya.

Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2023 memaparkan data yang cukup menohok bagi Airlangga. Elektabilitasnya hanya 0,7%, jauh tertinggal dari Prabowo Subianto yang memimpin dengan 28,3% disusul Ganjar Pranowo 27,3%.

Hasil survei ini semakin memperkuat penilaian bahwa Airlangga tidak akan sanggup melawan para capres lainnya

Oleh sebab itulah Zainal Bintang, politisi senior Golkar, meminta Airlangga legowo melepas jabatan ketum.

“Dilemanya kan di situ, apakah ada kesanggupan Airlangga mengangkat elektabilitasnya yang hanya 0,7%?” kata Zainal.

Selain perkara elektabilitas jeblok, Zainal juga menyebut bahwa gerakan-gerakan di internal partai untuk mendesak Airlangga mundur semakin menguat setelah muncul dugaan terlibat korupsi CPO.

“Kasus itu membuat semangat kader-kader Golkar yang siap menjadi caleg turun. Mereka bilang, kalau begini terus bisa turun suara Golkar menjadi sisa 50 kursi. Ini menjadi bom waktu internal dan memunculkan pemberontakan internal secara alamiah,” kata Zainal.

Ridwan sebenarnya telah meminta Airlangga agar tidak resah dengan tuntutan digelarnya Munaslub, karena tujuan utamanya bukan untuk mengganti ketum.

"Kalau para pemilik suara yaitu DPD menginginkan Airlangga tetap ketum, ya tidak diganti. Tapi kalau pemilik suara minta diganti, ya diganti,” kata Ridwan dalam diskusi yang disiarkan CNN TV beberapa waktu lalu.

Namun secara pribadi, Ridwan mengaku meminta Airlangga untuk mundur setelah Sang Menko ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor CPO di Kejaksaan Agung. Airlangga telah diperiksa hampir 13 jam di Gedung Bundar Kejagung.

“Bayangkan Ketua Umum Gokar bolak-balik diperiksa di Kejaksaan. Apa tidak hancur Golkar dengan opini yang terbangun di masyarakat?” kata Ridwan.

Kekhawatiran Ridwan dan Zainal beralasan. Keduanya cemas partai beringin tak sanggup bersaing pada Pemilu 2024. Apalagi jika membandingkan hasil perolehan suara pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar keluar sebagai pemenang dengan perolehan 128 kursi DPR atau meraih 24,4 juta suara. Sementara pada terakhir atau Pemilu 2019, mereka hanya meraih  85 kursi.

Ical Pasang Badan untuk Airlangga

Sejauh ini Airlangga ternyata secara tegas menolak desakan menggelar Munaslub.

“Golkar tidak ada munaslub,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Di balik sikap tegas tersebut, Sang Ketum rupanya telah mendapat dukungan dari politisi senior Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dukungan politisi yang akrab disapa Ical itu tentu membuat Airlangga percaya diri bisa mempertahankan kursinya sebagai ketua umum.

Apalagi Ical mengajak seluruh kader untuk menolak tegas wacana Munaslub dengan agenda tersembunyi melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketum.

"Saya meminta seluruh kader bersatu dan menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontra produktif, seperti wacana Munaslub. Karena hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2024," kata Aburizal Bakrie dalam keterangannya pada Jumat (28/7/2023).

Mantan Ketum Partai Golkar inipun memberikan apresiasi kepada suluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II yang tidak terbawa ajakan untuk menggelar Munaslub. Ia meminta seluruh pengurus partai menjaga soliditas karena hanya dengan cara ini, Partai Golkar akan bergerak menuju kemenangan di Pemilu 2024.

Permintaan Ical disambut oleh kader-kader Golkar di seluruh Indonesia. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tetap solid mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ia juga memastikan Golkar tidak takut dengan seruan dari beberapa politisi internal dan mantan Sekjen Idrus Marham yang mendesak Airlangga mundur.

"Kita tidak takut. Apa yang harus kita lakukan adalah bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto," ujar Ace di kediaman Airlangga, Jalan Tirtayasa Raya Nomor 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Ace menegaskan, tidak ada alasan menggelar munaslub untuk menggantikan Airlangga sebagai ketum karena konsolidasi Partai Golkar berjalan on the track menyongsong Pemilu 2024.

"Jadi karena itu, saya kira 38 DPD Golkar provinsi semua solid di bawah Ketum Pak Airlangga Hartarto. Dan kita harus beri dorongan ke beliau terus konsolidasi untuk memastikan kemenangan Partai Golkar di 2024," tegas Ace.

Agar Aman Airlangga Gabung Ganjar

Ray Rangkuti menilai, salah satu strategi yang bisa dilakukan Airlangga Hartarto dalam menghadapi serangan yang diarahkan kepadanya adalah dengan merapat ke koalisi pemerintah dalam hal ini koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

“Jika langkah ini diambil Airlangga, maka posisinya sebagai ketum partai dan menteri di Kabinet Presiden Jokowi akan aman,” kata Ray.

Pertemuan antara Airlangga dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebenarnya bisa menjadi angin segar bagi Airlangga untuk lepas dari gonjang-ganjing beringin.

"Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga bisa serius menuju koalisi. Desakan yang makin kencang agar dilakukan Munaslub dapat diredam, salah satunya dengan segera mendeklarasikan capres Golkar. Dan amannya adalah gabung dengan koalisi PDIP," tambah Ray Rangkuti.

Selain menyarankan Golkar untuk merapat dengan koalisi pemerintah, Ray juga menyarankan kepada Airlangga untuk tidak bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebab jika menjadi cawapres Anies, hal itu tidak akan mampu mendongkrak elektabilitas Airlangga maupun sebaliknya.

"Saya kira jauh dari rencana, Golkar mendukung Anies. Anies dipasangkan dengan Airlangga itu akan anjlok. Karena itu pula, saya tidak yakin Anies melirik Airlangga sebagai bakal cawapresnya. Jadi situasi ini tidak berhubungan dengan pihak Anies," kata Ray.

Kita lihat saja, apakah Airlangga Hartarto bakal bisa melepaskan diri dari serbuan puting beliung yang mengarah kepadanya dan Partai Beringin.(FAR/DID)

Baca Juga: MDI Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan Golkar