CARITAU SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur (OJK KR04) bersama D-Link Project menyelenggarakan Festival Keuangan Inklusif Jawa Timur 2023 guna memperluas askes layanan keuangan bagi penyandang disabilitas.

 Kegiatan yang dihadiri 200 peserta yang terdiri dari Komunitas Disabilitas di Jawa Timur, Forkopimda Jatim, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Komnas Disabilitas RI dan Perwakilan Konjen Australia.

Baca Juga: Bisnis pinjol Capai Rp59,64 Triliun pada Tahun 2023

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Giri Tribroto mengatakan OJK menyadari akses keuangan merupakan hak bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup seseorang serta dapat mewujudkan kemandirian ekonomi.

“Oleh karena itu OJK Bersama D-Link Project yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan komunitas disabilitas berupaya untuk memfasilitasi agar penyandang disabilitas memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang sama,” kata Giri dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan melalui Workshop serta membuka akses keuangan kepada penyandang disabilitas melalui Showcase dan Business Presentation agar nantinya dapat lebih dikenal oleh perangkat daerah, Industri Jasa Keuangan (IJK), Investor Swasta serta masyarakat luas hingga pada saatnya nanti sudah siap untuk melakukan Business Matching.

Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu :

-       Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 12 November 2022.

-       Workshop dan Grand Launching D-Link Project bersama OJK Regional 4 Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2023.

-       Incubation and One on One Meeting pada tanggal 3-11 Maret 2023.

-       Festival Keuangan Inklusif Jawa Timur 2023 pada hari ini, 27 Juli 2023.

“Melalui kegiatan ini, OJK mendorong Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas,” kata Giri. 

IJK harus memiliki standar pelayanan dan infrastruktur yang memudahkan kelompok disabilitas agar dapat mengakses layanan keuangan baik produk simpanan maupun dukungan modal usaha atau produk lainnya bagi pelaku UMKM disabilitas.

OJK selaku penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, telah menerbitkan peraturan terkait penyediaan akses layanan keuangan kepada semua pihak, termasuk kepada penyandang disabilitas dan menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Layanan Keuangan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas yang dapat diadopsi oleh Pelaku IJK.

“ PTO tersebut merupakan standar minimal pelayanan keuangan kepada Konsumen atau calon konsumen PUJK dengan disabilitas, sehingga hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan terlindungi,” pungkas Giri.(HAP)

Baca Juga: KPU DKI Pastikan Kesiapan TPS Ramah Disabilitas di Pemilu 2024