CARITAU SEOUL - Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korea Selatan menyebut peluncuran roket Korea Utara sebagai pelanggaran berat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan provokasi serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan sekitarnya. Hal tersebut Peasihat Keamanan Nasional Korsel di kantor kepresidenan, Rabu (31/5/2023).

Kantor kepresidenan Korsel mengadakan pertemuan komite darurat NSC yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Cho Tae-yong guna membahas "peluncuran rudal balistik jarak jauh Korut dengan dalih satelit," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Anggap Korsel Musuh Utama, Kim Jong-un Tegaskan Tak Berniat Hindari Perang

Korut menembakkan roket pada sekitar pukul 6.30 waktu setempat, menurut militer Korsel, melanjutkan peluncuran yang katanya akan dilakukan antara 31 Mei dan 11 Juni. Korut kemudian mengakui kegagalan dalam peluncuran tersebut, dan berjanji untuk mencoba lagi secepat mungkin.

"Anggota komite tetap NSC menegaskan bahwa peluncuran tersebut, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi DK PBB dan provokasi serius yang mengancam perdamaian dan keselamatan di Semenanjung Korea dan masyarakat internasional, serta mengecam hal ini," menurut pernyataan tersebut.

"Selain itu, para peserta setuju untuk menjaga postur koordinasi dengan sekutu dan negara-negara sahabat sembari terus memantau dengan hati-hati kemungkinan peluncuran lanjutan Korut," menurut pernyataan itu lebih lanjut, dilansir dari Antara.

Pertemuan NSC dihadiri oleh Menteri Unifikasi Kwon Young-se, Menteri Pertahanan Lee Jong-sup dan Direktur Badan Intelijen Nasional Kim Kyou-hyun, dan didahului dengan pertemuan untuk menilai situasi keamanan.

Sebelumnya, kantor kepresidenan menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol diberi pengarahan sesaat setelah peluncuran dan terus diberi informasi terbaru secara langsung.

Kepala Staf Gabungan mengatakan proyektil tersebut jatuh ke perairan sekitar 200 kilometer bagian barat Pulau Eocheong di barat daya Korsel setelah peluncuran tersebut mengalami penerbangan yang "tidak normal".

Badan antariksa Korut kemudian mengakui bahwa roket yang membawa satelit pengintaian militer jatuh ke Laut Kuning karena kerusakan mesin dan mereka berencana untuk melakukan peluncuran lanjutan dalam waktu dekat, menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korut.

Peluncuran berikutnya dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh Korut, kata seorang pejabat kepresidenan kepada Kantor Berita Yonhap.

"Kami siap dengan kemungkinan tersebut," kata pejabat itu.

Presiden Yoon sepakat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pertemuan trilateral pada November untuk berbagi data peringatan rudal secara langsung guna mengatasi ancaman program nuklir dan rudal Korut yang terus berkembang.

Sistem peringatan itu tidak diaktifkan pada Rabu tetapi kemungkinan akan beroperasi setelah koordinasi di antara otoritas militer ketiga negara bulan depan, kata pejabat itu. (IRN)

Baca Juga: Kim Jong-un Minta Pasukannya Bersiap untuk Perang Lawan Amerika Serikat