CARITAU JAKARTA – Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menjanjikan akan menggunakan 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang jumlahnya sekitar Rp150 triliun akan digunakan khusus untuk generasi muda Indonesia. Hal itu diutarakan Cak Imin saat pemaparan visi misi pada Debat Cawapres yang digelar Komisi Pemiihan Umum di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

“Insya Allah AMIN akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar Rp150 triliun, kita khususkan untuk kamu-kamu kaum muda Indonesia, kamu-kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Perhatian bagi kaum muda Indonesia salah satunya akan diwujudkan AMIN dalam program KAMU atau Kredit Usaha Anak Muda.

“Salah satunya adalah KAMU, kredit usaha anak muda yang dibeli kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang, Insyaallah Rp5 miliar akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh,” imbuh Cak Imin.

Selain program KAMU, ada juga program Bansos Plus yang akan mereka jalankan jika terpilih pada Pilpres 2024. Dia menjelaskan bansos merupakan kewajiban negara untuk menstimulus perekonomian masyarakat, sehingga harus terus dilakukan, bahkan ditingkatkan ke depannya.

"Bansos Plus akan membuat peningkatan kemampuan daya beli guna mendongkrak ekonomi masyarakat Indonesia," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 Desember 2023.

Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama antarcapres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (DIM)