CARITAU JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah dalam pelarangan ekspor mineral mentah (raw material) ke luar negeri.

Kata dia, pemerintah dengan tegas menegakkan aturan tersebut, meski mendapat gugatan dan kecaman dari sejumlah negara. 

Baca Juga: Purnawirawan TNI-Polri Kritik Keras Pemilu 2024, Tuntut Presiden Jokowi Dimakzulkan

Pada dasarnya, kebijakan pelarangan ekspor biji mentah, seperti halnya biji nikel merupakan salah satu upaya hilirisasi yang diupayakan pemerintah.

Namun, Indonesia dihadapkan pada gugatan oleh Uni Eropa dari World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia pada awal tahun 2021 lalu atas kebijakan tersebut. 

Kendati Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, Jokowi mendesak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tidak mundur menghadapi gugatan di WTO tersebut dan segera melakukan banding.

"Kalau banding nanti kalah saya nggak tau ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itu lah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalau kita ekspornya kirimnya bahan mentah sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang," papar Jokowi pada Harlah PDIP ke-50 di Jiekspo, Kemayoran, Selasa (10/1/2023).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan, larangan ekspor nikel ini memberikan lompatan besar bagi nilai tambah yang diterima negara, yakni dari Rp 17 triliun menjadi Rp 360 triliun. 

Jika sudah menjadi ekosistem baterai dan mobil listrik, Jokowi pun meyakini dapat memberikan nilai tambah hingga ratusan kali lipat.

Lanjut Jokowi, pemerintah akan terus melanjutkan larangan ekspor untuk bahan mentah bauksit pada Juni 2023 mendatang.

"Ini baru nikel, bauksit kemarin kita umumkan di Desember stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri saya gak tahu lompatannya tapi kurang lebih Rp20 menjadi Rp60 - Rp70 triliun," tandas Jokowi.

Untuk itu, dia berharap pada Presiden Indonesia selanjutnya untuk tidak gentar melawan kecaman  dan gugatan dari negara besar, terkait kebijakan memberi keuntungan lebih untuk bangsa.

"Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Setelah Mahfud, Sri Mulyani Dikabarkan Bertemu Jokowi di Istana, Ikut Mundur?