CARITAU JAKARTA - Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) siap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Pernyataan Menteri BUMN tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022), yang menyampaikan bahwa masalah kelangkaan pupuk yang tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia khususnya ketahanan pangan.

"Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat industri pupuk, Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (16/11/2022).

PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN pupuk memiliki lima perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, yakni PT Pupuk Iskandar Muda (Aceh), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Sumsel), PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), PT Pupuk Kujang (Jabar), dan PT Petrokimia Gresik (Jatim).

Kelima perusahaan tersebut dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri atas NPK, SP-36, urea, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk nonpupuk seperti amoniak, asam fosfat, dan asam sulfat berjumlah 8.694.000 ton per tahun.

Berdasarkan data per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton.

Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Untuk memastikan penyaluran, dilansir dari Antara, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini terdiri atas 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi serta 9 unit distribution center (DC) di Makassar 3 unit, Medan 2 unit, Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar masing-masing 1 unit. 

Kemudian, 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi. Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk nonsubsidi. 

Saat ini kios pupuk nonsubsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk nonsubsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani," kata Erick.

Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, lanjutnya, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan PIHC telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir tahun 2023.

Menurut dia, upaya pengamanan bahan baku itu dilakukan dengan beberapa cara seperti bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif. (IRN)