CARITAU MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) meminta Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman segera menetapkan lokasi rel kereta api di Kota Makassar. 

Pasalnya, anggaran Rp1,2 Triliun untuk pembebasan lahan rel kereta api di Makassar terancam ditarik ke pusat dan dialihkan ke proyek lain, jika tidak ada kepastian penggunaan untuk pengadaan lahan. 

Baca Juga: Pemprov Sulsel Era Andi Sudirman Sulaiman Berhasil Mengembalikan Kejayaan Pertanian Sulsel

Efeknya jika tidak digunakan, proyek kereta api rute Makassar - Parepare bisa saja tertunda dan tidak ada kepastian berlanjut.

"Kereta api itu kan proyek strategis nasional (PSN), tentu kita minta keseriusan dari pemerintah provinsi untuk mendukung agar bisa rampung dengan baik," kata AIA kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

Ketua Gerindra Sulsel ini mengatakan, jika proyek strategis nasional ini tidak berlanjut, gegara lambannya penetapan lokasi, artinya pemerintah daerah tidak optimal dalam menindaklanjuti proyek nasional. 

"Kalau soal perencanaan kan sudah melalui proses studi kelayakan di tingkatan pusat. Jadi ya seharusnya kita berharap dari Pak Gubernur untuk segera menetapkan lokasi, " katanya. 

Kata dia, jika proyek rel kereta api tertunda, dampaknya akan dirasakan masyarakat.

Kendati, dengan hadirnya rel kereta api di Sulsel, secara tidak langsung akan mendorong peningkatan perekonomian. 

"Persoalannya begini, kira-kira yang dirugikan siapa kalau misalkan itu tidak dilaksanakan? Sebagai pimpinan provinsi, kalau punya tanggungjawab moral tentu harus menyelesaikan itu," tegas AIA. 

Menurut AIA, seharusnya proyek strategis nasional ini dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Mengingat untuk mendatangkan proyek nasional ke daerah tidak mudah. 

"Karena tidak mudah mendatangkan  proyek strategi nasional ke wilayah kita ini dengan anggaran besar. Seharusnya ini bisa bersinergi. Kita harap pemerintah semua tingkatan fokus menyelesaikan proyek nasional ini, wajiblah hukumnya, " harap AIA. 

Sebelumnya DPRD Makassar mendesak Pemprov Sulsel untuk mempercepat menuntaskan tahapan penetapan lokasi  proyek kereta api segmen Makassar. Ini lantaran dana pengadaan tanah sebesar Rp 1,2 triliun terancam ditarik pemerintah pusat jika tidak segera diserap.

Itu disampaikan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Jumat, 8 Juli 2022.

"Segera tetapkan SK penloknya, baru pengadaan tanahnya, agar anggaran yang tersedia Rp1,2 triliun khusus untuk pengadaan tanah itu tidak dialihkan," desaknya. 

Dia mengkhawatirkan anggaran pembebasan lahan Rp 1,2 triliun akan dialihkan ke proyek lain jika tidak ada kepastian penggunaan untuk pengadaan lahan. Efeknya jika tidak digunakan, proyek kereta api Makassar bisa saja tertunda bahkan tidak ada kepastian berlanjut.

"Kalau ada anggaran Rp1,2 triliun tidak dipakai lalu kembali (ditarik oleh LMAN) lantas tidak ada jaminan akan kembali di tahun 2023, 2024, atau 2025 yang rugi siapa? Lucu kalau kereta api hanya sampai Mandai (Maros), padahal rencananya kan kereta api Makassar-Parepare," bebernya.

Sehingga pihaknya kembali menegaskan agar Pemprov Sulsel mempercepat penetapan lokasi. Konsep atau desain kereta api Makassar dipikirkan belakangan. Pembebasan lahan dulu yang diutamakan.

"Konsep bagaimana kereta api, itu pembicaraan kedua setelah kita gunakan anggaran lahan. Selesaikan dulu pembebasan lahannnya," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa menyebutkan tahapan pembebasan lahan mestinya segera dimulai dengan SK penetapan lokasi. Bila pembebasan lahan tidak segera diserap dananya akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Pagu anggaran disiapkan Rp1,4 triliun kini menjadi Rp1,2 triliun.

"Ketika anggaran sudah bergeser, tidak ada kepastian kelanjutan anggaran pembangunan di tahun selanjutnya. Itu sudah pasti. Saya khawatir judulnya (kereta api) Maros-Parepare, selamat tinggal Makassar," jelasnya.

Sehingga menurutnya, anggaran pengadaan tanah untuk proyek kereta api segmen Makassar ini harus dimanfaatkan Pemprov Sulsel. Ini lantaran pemerintah pusat telah menegaskan bila dana pembebasan lahan tidak terserap dengan baik berdampak pada pencairan dana konstruksi.

"Menteri Keuangan sudah jelas. Kalau tanahnya belum clear jangan pernah minta dana konstruksi," imbuhnya. (KEK)

Baca Juga: Hasil Survei Andalan Hati Selalu Unggul Telak dari DIA, Pengamat Politik Ungkap Penyebabnya