CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK). 

Pelaporan telah diterima oleh bagian persuratan KPK dan dan selanjutnya akan diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Baca Juga: Anies dan PDIP Dipertemukan Nasib Sama, Bakal Muncul Paslon Anies-Ahok di Pilkada Jakarta?

"Dalam proses verifikasi dan telaah ini, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur UU," ungkap Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK, Kamis (06/01/2022). 

Ali mengungkapkan, jika kedua unsur terpenuhi, maka KPK tentu akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

"Namun masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan," ujar Ali.

Ali menambahkan, KPK bisa menggunakan data dan informasi dalam pengaduan tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pada instansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi. 

"Dalam menyampaikan pengaduan, masyarakat penting untuk memperhatikan kelengkapan laporan dan data pendukung yang valid agar memudahkan tim dalam memproses tindak lanjutnya," imbuhnya. 

Menurut Ali, jika merujuk pada data pengaduan tahun 2021 dari total 4.040 aduan, sejumlah 2.481 diarsipkan atau kurang lebih sebesar 61% dan sisanya 39% tidak diarsipkan dikarenakan tidak ada kelengkapan informasi ataupun data dukung awal yang cukup. 

"KPK mengajak masyarakat untuk tak segan menyampaikan pengaduan kepada KPK jika melihat ataupun mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat adalah salah satu bentuk keterlibatan dan kolaborasi publik bersama KPK dalan upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.(GIB)

Baca Juga: Ahok Dikabarkan Maju Pilkada Sumut, Tunggu Tugas Saja