CARITAU JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung rencana relokasi warga Tanah Merah yang akan dilakukan Kementerian BUMN. Terlebih, kata Prasetyo, lahan yang saat ini mereka tempati itu merupakan tanah milik Pertamina.

Menanggapi banyaknya korban tewas akibat kebakaran, Pras, sapaan akrab Prasetyo itu menuding kebijakan eks Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah jadi penyebab banyaknya warga yang jadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Baca Juga: Sukses Geser PDIP, PKS Tempati Posisi Ketua DPRD DKI

"Ya masalahnya di situ bos," ujar politisi asal PDIP itu, Selasa (7/3/2023), seraya menyebut, lokasi yang saat ini ditempati oleh warga Tanah Merah seharusnya menjadi buffer zone.

Namun, imbas dari pemberian IMB kawasan yang berlaku tiga tahun itu, warga Tanah Merah bisa leluasa tinggal dekat Depo Plumpang. Bencana pun terjadi kala Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam.

"Ya seharusnya memang itu kan tempat yang seharusnya (tidak ditempati) oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyampaikan lahan dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan milik Pertamina itu kemudian dihuni warga sejak puluhan tahun lalu.

"Akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3/2023).
 

Menurut Gilbert, warga sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun, lanjut dia, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakut, pada 2021.
 

"Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," ucap Gilbert. (DID)

Baca Juga: Bangun Posko di Jakarta Selatan, Strategi TPD Dongkrak Suara Ganjar-Mahfud