CARITAU JAKARTA - Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) menyerahkan sebanyak 1,8 juta inventarisasi data dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) luar negeri ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Rabu (14/12/2022).

Data DP4 itu diketahui digunakan oleh KPU RI sebagai kerangka acuan menginventarisasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Warga Negara Indonesia yang tinggal atau merantau ke luar negeri dalam kepentingan penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024.

Baca Juga: Masa Kampanye Usai, Ini Kata Anies Baswedan

Siti Nugraha Mauludiah, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri mengatakan, bahwa data DP4 luar negeri ini telah disusun melalui serangkaian kegiatan pemutakhiran WNI di luar negeri dengan melibatkan seluruh pihak terkait dari perkawailan RI.

"Setelah melalui proses pemutakhiran dan data cleansing tersebut, total WNI luar negeri yang kami serahkan hari ini sebagai DP4 LN sebanyak 1.806.714 jiwa, terdiri dari 1.064.755 perempuan dengan 935 jiwa akan mencapai tahap usia pemilih (pada hari H Pemilu 2024) dan 740.105 laki-laki dengan 990 jiwa yang akan mencapai usia pemilih," kata Siti dalam paparannya di kantor KPU RI.

Siti menjelaskan, pemutakhiran data tersebut dilakukan oleh Kemenlu dengan menggunakan aplikasi sistem portal peduli WNI. Sementara itu, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih potensial, Kemenlu juga menjalin kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kerjasama yang dibangun antar dua lembaga itu dalam rangka mengantisipasi penggunaan data nomor identitas tunggal atau bisa disebut single identity number yang diperuntukan mencegah data ganda pada DP4 luar Negeri.

"Bagi WNI yang tidak memiliki NIK, Perwakilan WNI saat ini telah diberikan kewenangan untuk mendapatkan Nomor Identitas Tunggal (NIT) yang dipersamakan dengan NIK," jelas Siti.

Kendati demikian, lantaran data kependudukan WNI di luar negeri bersifat dinamis, Kemenlu berjanji akan bekerjasama dengan seluruh pihak dalam rangka melakukan proses pemutakhiran data secara berkesinambungan.

"Kemenlu siap, siap terus untuk mendukung tahapan-tahapan pemilu selanjutnya, antara lain, melalui pembentukan kelompok kerja pemilu di luar negeri tingkat pusat dan panitia pemilu luar negeri di setiap provinsi perwakilan RI," ujarnya.

Menurut Siti, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga didunia, Indonesia harus berhasil untuk tetap menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu damai sebagai bentuk representasi barometer pelaksanaan pemilu di negara lain.

"Masyarakat Indonesia diberbagai negara perlu dijamin hak pilihnya. Hal ini memang tidak mudah mengingat penyebarannya begitu luas dan masih rendahnya pelaporan diri dari WNI," tutur Siti.

Disatu sisi menurut Siti, tantangan itu bukanlah sebagai penghalang bagi upaya negara dalam menjamin hak pilih warga negaranya dimanapun berada untuk berpartisipasi pada momentum kontestasi pemilu 2024.

"Kami juga siap mengembangkan integrasi portal Peduli WNI, dengan sistem pendataan pemilu atau Sidalih KPU untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data pemilih," terang Siti.

"Kami yakin dengan kerjasama erat lembaga penyelengaraan Pemilu serta dukungan penuh Kementrian termasuk Kemenlu, pesta demokrasi tahun 2024 mendatang akan lancar dan sukses," tandas Siti. (GIBS)

Baca Juga: Tak Menikmati Dunia Politik, Reza Artamevia Mundur Jadi Caleg di Pemilu 2024