CARITAU JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono terkait pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP menilai kebijakan tersebut membuat gadung.

"Pertama soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan UU, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah. Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekadar minus," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono.

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Rayakan Ulang Tahun ke-77, Hanya Undang Keluarga dan Sahabat Dekat  

Kebijakan selanjutnya yang dianggap membuat gaduh terkait pergantian slogan menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Menurut Gembong, slogan baru ini tidak dikomunikasikan dengan baik di hadapan publik.

"Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik," ujarnya.

Gembong menilai, lemahnya komunikasi publik Heru Budi Hartono selama menjabat Pj Gubernur tersebut tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil Heru Budi kerap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

Karena itu, Gembong mendorong agar ke depan Heru dapat menggerakkan seluruh potensi SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerjemahkan kebijakan yang diterbitkan pimpinannya. Tujuannya mencegah terjadinya komunikasi publik yang buruk.

"Artinya ke depan, Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama," ucapnya.

"Karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD, mungkin dengan peran Pak Deputi mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik. kalau sudah ada pak deputi kan insyaallah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik, jadi bisa bergandengan tangan," lanjut Gembong.

Hal tersebut dikatakan Gembong saat Pj Heru mengunjungi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Senin (19/12/2022) kemarin.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendampingi Pj Gubernur Heru Budi sowan ke sembilan fraksi di DPRD DKI. Di depan anggota Dewan, Prasetyo memperkenalkan Heru Budi sebagai gubernurnya DPRD DKI Jakarta.

Sebagai informasi, terdapat sembilan fraksi di DPRD DKI, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, serta Fraksi PKB dan PPP. (DID)

Baca Juga: Kantongi Sosok Bacawapres, Megawati Bakal Umumkan Calon Pendamping Ganjar Pranowo