CARITAU SURABAYA – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol. Imam Sugianto menyebut ada 137 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan dan mayoritas di Madura.

“Untuk itu akan ada pola pengamanan TPS yakni yang sangat rawan diamankan oleh dua polisi,” kata Kapolda saat apel di Mapolda setempat, Minggu (11/2/2024).

"Kami sudah menyiapkan pasukan siaga untuk mengantisipasi yakni sebanyak kontigensi tiga SSK (Satuan Setingkat Kompi) baik Brimob maupun Samapta setiap saat siap digerakkan," Irjenpol Imam.

Guna mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di sejumlah daerah rawan Kepolisian Daerah Jawa Timur  memberangkatkan 1.013 personel dalam rangka tugas Bawah Kendali Operasi (BKO).

Pemberangkatan personel tersebut bagian dari Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan tahapan penyelenggaraan pemilu 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jatim.

"Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahapan penting dari tahapan pemilu serentak tahun 2024 yaitu tahap pungutan dan hitung suara tanggal 14 Februari 2024," katanya.

 "Nanti personel personel ini akan ditempatkan di TPS-TPS yang membutuhkan penebalan, mudah mudahan tiga hari ke depan semua terkonsolidasi dengan baik dan pengamanan TPS bekerja sama dengan TNI dan Linmas yang ditugaskan sudah siap tanggal 14 Februari berjalan lancar," tambahnya.

 Kapolda menyampaikan bahwa beberapa polres sudah membuat inovasi-inovasi untuk menggugah para pemilih terutama generasi milenial untuk tertarik menuju ke TPS-TPS yang sudah ditentukan dan menyalurkan suara.

 "Setelah mencoblos mereka bisa makan gratis di gerai-gerai di Surabaya kurang lebih ada 100 ribu pemilih pertama yang menyalurkan suara," tambahnya.

 Jenderal bintang dua itu mengimbau kepada generasi muda agar menyukseskan pemilu dengan mendatangi TPS dan berharap partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 melebihi tahun 2019 lalu.

 Untuk wilayah yang perlu mendapatkan penebalan pasukan adalah Polresta Banyuwangi dan empat Polres di Madura, terutama di Sumenep serta di Blitar Kota.

 "Kita belajar dari tahun 2019. Dulu di Madura ada kotak suara hilang, diadakan PSU (pemungutan suara ulang) lagi kemudian bentrokan pendukung yang fanatik antara pendukung capres maupun cawapres sampai berdampak pembakaran polsek di Sampang," ungkap Kapolda. (HAP)

Baca Juga: Awasi Pemilu Susulan di Demak, Bawaslu Instruksikan Jajaran Perhatikan Kesehatan Pengawas  

Baca Juga: Pemprov DKI Tiadakan Aturan Ganjil-Genap Saat Hari H Pencoblosan