CARITAU JAKARTA - Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menganalisis isu mengenai Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan) buntut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga: Prabowo dan Gibran Tidak Hadiri Halalbihalal PKS

Mundurnya SYL tersebut menambah deras isu Partai Demokrat bergabung dalam kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Isu Demokrat masuk Kabinet Indonesia Maju bermula dari pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Bogor pada Senin, (2/10/2023) silam.

Menurut Saidiman, jika ditarik dari berbagai peristiwa politik yang terjadi sebelumnya, isu tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan komunikasi antara elit Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Dalam konteks ini, terdapat upaya penjajakan potensi koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dibuktikan dengan pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meskipun tidak terwujud karena Partai Demokrat lebih memilih untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) daripada mendukung bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, tetapi Demokrat tetap bergabung dengan koalisi Prabowo yang mana berisi partai-partai pendukung pemerintah.

Saidiman menilai, kemungkinan Demokrat masuk koalisi pemerintah juga semakin terbuka dengan posisi NasDem dan PKB yang mengusung bakal capres Anies Baswedan memakai isu perubahan.

“Apalagi dua menteri NasDem terjerat kasus korupsi. Ada momentum pergantian menteri,” ucapnya.

Apabila benar nantinya Demokrat masuk dan duduk di kabinet Indonesia Maju, maka ada kursi menteri yang harus bergeser ke partai mercy.

“Nah partai yang kadernya di kursi itu sebelumnya yang akan terdampak. Kursi menteri pertanian, misalnya, punya potensi diduduki kader Demokrat jika benar mereka bergabung,” ucap Saidiman.

Partai Demokrat sendiri memilih enggan berandai-andai soal kemungkinan ada tawaran tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis/Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga bukan ranahnya untuk membicarakan hal itu.

"Reshuffle hak prerogatif presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya, termasuk mempertahankan maupun mengganti para menterinya. Tak pas lah kalau kami membahas ini. Bukan ranah kami," jelas Herzaky.

Herzaky menegaskan, pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor kala itu pun hanya pertemuan biasa antar dua tokoh bangsa. "Saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa,” katanya.

Sementara Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini. Menurut Syarief, partainya lebih baik berada di luar kabinet.

“Partai Demokrat di luar kabinet lebih baik,” ujarnya singkat.

Di sisi lain, Jokowi untuk saat ini menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Mentan menggantikan SYL.

Sebelumnya ada tiga menteri yang berasal dari NasDem di kabinet Indonesia Maju. Mereka ialah Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Namun, jumlah menteri asal NasDem di Kabinet Indonesia Maju kini menyisakan Siti Nurbaya Bakar. Johnny G Plate diberhentikan dari jabatan Menkominfo karena tersangkut dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Kemudian SYL mundur karena terseret kasus dugaan korupsi di Kementan. Meskipun belum ada pengumuman resmi, beberapa pihak mengatakan bahwa SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (DID)

Baca Juga: Ungkap Temuan Janggal di Sirekap, Roy Suryo: Sistem Tak Layak