Minggu, 09 Okt 2022 17.00 WIB

BAGIKAN

Minggu, 09 Okt 2022 17.00 WIB

Ketua FKMTI SK Budiardjo (kanan) di Dampingi Ketua Relawan Jokowi yang kini bergabung di Kantor Staf Presiden (KSP) Yanes Yoshua (kiri) saat konferensi pers FKMTI dalam rangka menyoroti 100 Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru), di Jakarta Selatan, Jakarta Minggu (9/10/2022).

Dalam jumpa pesnya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) melihat tidak ada jaminan bagi siapapun yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa bebas dari mafia tanah dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat adhoc Pengadilan pertanahan.

Dalam jumpa pesnya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) melihat tidak ada jaminan bagi siapapun yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa bebas dari mafia tanah dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat adhoc Pengadilan pertanahan.

Dalam jumpa pesnya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) melihat tidak ada jaminan bagi siapapun yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa bebas dari mafia tanah dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat adhoc Pengadilan pertanahan.

Dalam jumpa pesnya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) melihat tidak ada jaminan bagi siapapun yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa bebas dari mafia tanah dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat adhoc Pengadilan pertanahan.

CARITAU JAKARTA - Ketua FKMTI SK Budiardjo (kanan) di Dampingi Ketua Relawan Jokowi yang kini bergabung di Kantor Staf Presiden (KSP) Yanes Yoshua (kiri) saat konferensi pers FKMTI dalam rangka menyoroti 100 Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru), di Jakarta Selatan, Jakarta Minggu (9/10/2022). Dalam jumpa pesnya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) melihat tidak ada jaminan bagi siapapun yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa bebas dari mafia tanah dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat adhoc Pengadilan pertanahan. (CARITAU - MUNZIR)

Baca Juga: Ajak Rampungkan Sejumlah Perundingan, PM Anwar Ibrahim Undang Jokowi Berkunjung Ke Malaysia

mafia tanah fkmti jokowi