CARITAU JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani memorandum yang memberikan perlindungan sementara bagi warga negara Palestina yang saat ini berada di AS,. Hal tersebut terkai dengan situasi di Jalur Gaza yang semakin parah, ungkap Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

"Mengingat konflik yang sedang berlangsung dan kebutuhan kemanusiaan di lapangan, Presiden Biden menandatangani sebuah memorandum yang mengarah pada penundaan pemindahan warga negara Palestina tertentu yang ada di AS , dengan memberikan perlindungan sementara,” ujar Jake.

Baca Juga: Ketegangan Lawan Iran Meningkat, Israel Latih Serangan Jarak Jauh

“Secara khusus, Presiden Biden menunda deportasi selama 18 bulan bagi warga negara Palestina yang saat ini berada di Amerika Serikat,” ujar, Jake Sullivan lewat pernyataan, dikutip dari laporan Antara, Kamis (15/2/2024).

Dia menjelaskan bahwa penundaan deportasi tersebut akan memberikan perlindungan bagi sebagian besar warga negara Palestina di Amerika Serikat, kecuali mereka yang divonis atas kejahatan berat atau yang dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan publik.

“Siapa saja yang secara sukarela kembali ke wilayah Palestina akan kehilangan perlindungan seperti demikian,” kata Sullivan menambahkan.

Pemakzulan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, yang dituduh gagal menjalankan tugasnya menjaga perbatasan AS-Meksiko di selatan negara tersebut.

Usulan yang diputuskan melalui pemungutan suara pada Selasa (13/2) itu disetujui oleh 214 anggota DPR AS dan ditolak oleh 213 lainnya.

"Alejandro Mayorkas patut dimakzulkan dan Kongres AS memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya," ucap Ketua DPR AS Mike Johnson dalam pernyataannya.

"Seperti pernyataan perang, pemakzulan juga bisa disebut sebagai wewenang paling besar yang dimiliki DPR AS," kata dia.

Meski demikian, kalangan pengkritik menyebut upaya pemakzulan di DPR AS tersebut tidak menemukan bukti pelanggaran berat yang membuat Mayorkas patut dimakzulkan. Mereka juga menyebut upaya tersebut adalah murni tindakan politis.

Mayorkas menjadi anggota kabinet AS kedua yang dimakzulkan dalam 250 tahun sejarah negara tersebut. Satu-satunya menteri AS lain yang dimakzulkan DPR AS adalah Menteri Perang William Belknap pada 1876 akibat skandal suap.

Sementara itu, Presiden Joe Biden mengecam anggota DPR AS dari Partai Republik yang mendukung pemakzulan atas "tindakan berat sebelah yang terang-terangan tidak konstitusional".

"Melepaskan solusi konkret ketika hal itu sangat rakyat butuhkan demi intrik politik semata bukanlah hal yang diharapkan rakyat AS terhadap pemimpinnya," kata Biden dalam pernyataannya.

"Kongres AS perlu bertindak untuk memberi saya, Menteri Mayorkas, dan pemerintahan saya perangkat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani situasi di perbatasan," tegasnya.

Setelah DPR AS gagal menyetujui kesepakatan untuk memperketat pengamanan perbatasan pekan lalu, Partai Demokrat menyebut rivalnya di DPR, Partai Republik, tidak punya keinginan memperbaiki keamanan perbatasan dan memanfaatkan isu itu hanya untuk kampanye politik. 

Setelah Mayorkas dimakzulkan, proses selanjutnya dijalankan oleh Senat AS --yang dikuasai Demokrat. Senat akan mengadili tuduhan pemakzulan terhadap Mayorkas sebagai tindak lanjut hasil voting di DPR.

Meski demikian, sebagian besar senator tidak menunjukkan minat meneruskan proses tersebut. Pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga berkata pemakzulan Mayorkas tersebut adalah tindakan "pura-pura". (IRN)

Baca Juga: Afsel: Tragedi Luar Biasa di Gaza Jika Gencatan Senjata Gagal