CARITAU JAKARTA - Belum juga dilantik, media sosial sudah dihebohkan dengan beredarnya poster yang memperlihatkan susunan Kabinet Indonesia Emas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun akhirnya buka suara. Mereka memastikan susunan itu tidak benar.

Dilihat caritau. Com, Selasa (20/2/2024), poster itu berlatar biru terang khas warna ikonik TKN. Tampak susunan foto, nama, hingga jabatan para tokoh yang disebut-sebut jadi calon menteri.

Baca Juga: Bukber Prabowo-Gibran Bersama Tim Kampanye Nasional

Di bagian atas, ada tulisan 'Kabinet Indonesia Emas'. Tampak penjelasan bahwa susunan menteri Prabowo itu menyerupai struktur kabinet era Sukarno yang melibatkan menteri muda. Posisi menteri muda tak ubahnya dengan jabatan wakil menteri yang saat ini diterapkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Di posisi paling atas ada dua tokoh yang disebut menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Di bawahnya berjejer posisi Menteri Koordinator antara lain Menko Bidang Perekonomian yang diisi Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia diisi Prof Rahmat Pambudy, Menko Bidang Investasi dan Lingkungan Erick Thohir, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan terselip juga posisi Kepala Staf Kepresidenan yang diisi Nusron Wahid. 

Di bawah Menko, barulah berjejer para menteri dan menteri muda. Beberapa nomenklatur kementerian baru tampak di situ seperti Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Penerimaan Negara yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. 

Mengenai beredarnya poster Menteri Prabowo-Gibran tersebut, Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan informasi tersebut tidak jelas sumbernya.

"Namanya juga sosmed. Berita dari sumber yang tidak jelas," kata Nusron.

Nusron mengatakan tak ada pembahasan soal jatah menteri jika Prabowo-Gibran menang di internal TKN. Dia menekankan urusan menteri menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

"Nggak ada pembahasan soal menteri. Itu hak prerogatif presiden," katanya. (DIM) 

Baca Juga: Prabowo Hadiri Kampanye di Banten