CARITAU DARFUR - Gubernur Darfur Barat di Sudan, Khamis Abdallah Abkar dibunuh tak lama setelah ia menyalahkan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) atas kekerasan di negara itu.

Di sudan, viral video yang dibagikan secara daring menunjukkan sekelompok pria bersenjata menangkap Abkar. Cuplikan lain menunjukkan gubernur itu terbaring di tanah dengan luka pada bagian leher dan muka.

Baca Juga: Indonesia Kirim 10 Juta Dosis Polio untuk Afghanistan

Kematian Abkar terjadi beberapa saat setelah ia dalam sebuah wawancara menyalahkan RSF atas gelombang pembunuhan dan penjarahan di Geneina, ibukota Darfur Barat.

Dalam sebuah pernyataan, tentara Sudan menuduh RSF menculik dan membunuh sang gubernur.

"Perilaku mengerikan ini menambah babak baru terhadap kejahatan biadab yang mereka (RSF) lakukan terhadap warga Sudan yang mengalami kejahatan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah negara ini," kata pihak militer Sudan, dilansir dari Antara.

Tentara Sudan mengatakan gubernur yang terbunuh itu tidak ada hubungannya dengan konflik saat ini antara militer Sudan dengan RSF.

Sejauh ini belum ada pernyataan dari kelompok paramiliter terkait tuduhan tersebut.

Kelompok Gerakan Keadilan dan Kesetaraan mengutuk pembunuhan gubernur itu sebagai "perkembangan serius."

Pembunuhan itu menjadi "perpanjangan dari pelanggaran mengerikan yang dilakukan di kota Geneina,” kata kelompok gerakan itu dalam sebuah pernyataan.

Gerakan Tentara Pembebasan Sudan juga mengecam pembunuhan tersebut sebagai "kejahatan hina yang tidak mencerminkan nilai dan moral masyarakat Sudan" dan menyerukan penyelidikan atas kematian gubernur Darfur Barat itu.

Ratusan orang tewas dan terluka di Geneina di tengah gelombang penjarahan dalam beberapa pekan terakhir.

PBB pada Rabu mengatakan serangan yang meningkat di Darfur bisa menjadi "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Sudan telah porak poranda akibat pertempuran antara tentara dengan RSF sejak pertengahan April. Hampir 1.000 warga sipil tewas dan ribuan lainnya terluka dalam kekerasan itu, menurut petugas medis setempat.

Lebih dari 2,2 juta orang mengungsi akibat konflik yang terjadi saat in di Sudan, menurut keterangan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Rabu.

Dalam beberapa bulan terakhir, ketidaksepakatan terjadi antara angkatan bersenjata Sudan dan RSF atas rencana integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata, yang merupakan sebuah syarat kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan berjalan tanpa pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 saat militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat, yakni sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".

Masa transisi pemerintahan di Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omal al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilihan umum awal 2024.

Bersiap Gencatan Senjata

Tiga hari sebelum lama kejadian nahas tersebut terjadi, dua Jenderal yang berseteru di Sudan, panglima militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan komandan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo dikabarkan bersepakat untuk menggelar pertemuan dalam dua pekan mendatang.

“Kami setuju dengan para mediator untuk mengadakan pertemuan antara al-Burhan dan Hemedti dalam dua minggu ke depan,” kata wakil ketua Dewan Kedaulatan Sudan Malik Agar dalam laporan Al Jazeera, dikutip Kamis (15/6/2023).

Baca Juga: Pasukan Paramiliter RSF Sepakat untuk Perpanjang Gencatan Senjata 72 jam di Sudan

Dia mengatakan pertemuan kedua jenderal yang berseteru itu akan membahas gencatan senjata dan akses untuk bantuan kemanusiaan.

Namun, Agar tidak menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pertemuan itu. Pada Senin (12/6/2023), Presiden Kenya William Ruto mengatakan negaranya berkomitmen untuk mempertemukan al-Burhan dan Hemedti dalam upaya mengakhiri konflik di Sudan.

Menurut Agar, al-Burhan mengatakan dia bersedia bernegosiasi untuk mengakhiri konflik.

"Dia tidak memiliki syarat untuk memulai perundingan," kata Agar.

Dengan adanya kejadian tersebut, publik kembali khawatir dengan eskalasi konflik yang meningkat. Sementara itu belum ada pernyataan lanjutan terkait gencatan senjatan usai kejadian Gubernur Darfur terbunuh. (IRN)

Baca Juga: Menlu Retno Minta ICJ Nyatakan Pendudukan Israel adalah Ilegal